Penerima Subsidi Listrik Jadi 6,5 Juta Orang

JAKARTA (Top News) - Tim Nasional Percepatan Penangan Kemiskinan (TNP2K) memastikan, bahwa pihaknya hanya menggunakan data tunggal pemerintah tahun 2015 sebagai acuan untuk memberikan jumlah penerima kebijakan subsidi listrik.
Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K Ruddy Gobel mengatakan, tidak harus ada sinkronisasi data lagi karena yang digunakan adalah data tunggal. Mengingat data yang digunakan adalah data yang sama dari BPS, dan Kemensos yang biasa digunakan untuk berbagai bantuan.
Ruddy Gobel mengatakan, di lapangan ada sekitar 1,8 juta pelanggan listrik yang secara administratif tercatat sebagai pelanggan 900VA, yaitu pelanggan yang berhak menerima subsidi listrik. Namun saat pendataan atau survey, banyak dari mereka yang mengaku sebagai pelanggan 450 VA. Ruddy memperkirakan jumlah itu akan sampai 2,4 juta pelanggan. Dengan pengakuan seperti itu jumlah pelanggan 900VA yang tadinya hanya 4,1 juta akan bertambah menjadi 6,5 juta penerima subsidi.
"Jadi data itu bukan berbeda, hanya perlu reklarifikasi saja. Yang tadinya 900 VA tercatat secara administratif ternyata di 450 VA. Tapi mereka ini berhak menerima subsidi. Karena mereka berhak mendapatkan subsidi, maka mereka akan dikembalikan haknya sebagai penerima subsidi listrik," kata Ruddy Gobel di Jakarta, kemarin.
Ruddy berjanji akan memberikan data itu ke Komisi VII DPR jika diminta klarifikasi.
"Pasti kita akan berikan data itu," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mempertanyakan kegaduhan perbedaan data penerima subsidi listrik karena beberapa lembaga menggunakan data lama tahun 2012 dan 2014. Hal itu menyebabkan kebingungan dan protes dari sebagian masyarakat.  (syam/TN)