Data Penerima Subsidi Listrik Belum Fix

JAKARTA (Top News) - Komisi VII DPR RI, yang membidangi masalah energi berencana memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan pemeriksaan data warga penerima subsidi listrik golongan 900 Volt Amper (VA).  Sebab anggaran subsidi cenderung membengkak. Tetapi data penerima subsidi itu belum ada tanda-tanda fix (beres).
Tiga pihak yang dipanggil DPR adalah PT PLN, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pemanggilan itu untuk menuntaskan masalah salah data penerima subsidi listrik golongan 900 VA.  Pihaknya minta tiga lembaga tersebut mendata ulang jumlah penerima subsidi listrik agar akurasi datanya bisa dipertanggungjawabkan.

DPR, kata Gus Irawan, tidak ingin masyarakat miskin tercecer dari daftar warga yang seharusnya menerima subsidi listrik.  Apabila sebelumnya ada kesalahan data, ia meminta agar masyarakat miskin yang tidak mendapat subsidi supaya bisa mendapatkan ganti rugi berupa penggantian kelebihan bayar.
"Dari awal dulu kita minta data itu supaya akurat. Betul, kita tidak setuju jika orang yang mampu diberi subsidi. Tetapi tidak setuju juga kalau kemudian ada orang miskin tidak mendapat disubsidi. Memang kita yang mendesak supaya dilakukan lagi pendataan agar sekali lagi orang yang miskin itu jangan sampai tidak disubsidi," kata Gus Irawan Pasaribu di Jakarta, kemarin.
Ketua Komisi Energi DPR Gus Irawan Pasaribu menambahkan, lembaganya juga belum berkomunikasi dengan Kementerian ESDM terkait bertambahnya anggaran untuk subsidi listrik masyarakat tidak mampu.  Setelah reses, lembaganya akan berkomunikasi dan mempertanyakan masalah tersebut. Bahkan, kata Gus Irawan, DPR mengancam tidak akan meloloskan kebijakan anggaran tersebut apabila datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kita tunggu saja, kami belum menerima data. Kalau sudah terima nanti kita pelajari. Tapi sikap kami jelas, tidak setuju orang mampu disubsidi dan lebih tidak setuju lagi orang miskin tidak mendapatkan subsidi. Makanya nanti Komisi VII harus diyakinkan bahwa data yang diajukan sudah sesuai dengan apa adanya," kata Gus Irawan. (syam/TN)