Ketua KPK Firli Bahuri Mengetahui Ada Menteri Jadi Penambang Batubara

 

GTOPNEWS.COM – Ketua KPK Firli Bahuri mengaku mengetahui menteri yang menjadi penambang batubara.

Ia mengatakan hal itu ketika Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali Tahun 2022 yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Jumat (18/3/2022).

Ia mengatakan pemerintah sudah menggariskan kebijakan domestic market obligation (DMO), perintah untuk pasar dalam negeri, yaitu batubara diatur 25 persen untuk kepentingan dalam negeri.

Tapi katanya karena harga batubara ini sangat beda jauh dengan luar negeri, maka banyak orang (pengusaha tambang batubara-red) menjual barangnya ke luar negeri tanpa memperhatikan kebutuhan dalam negeri.

Tidak dijelaskan berapa harga batubara dalam negeri dan berapa harga per tonnya di pasar luar negeri.

"Yang pasti, ketimpangan harga batubara dalam negeri dan luar negeri itu, timpang jauh (berbeda jauh-red). Sehingga kita dihebohkan dengan kelangkaan batubara untuk pasokan PLN bulan Januari-Februari," kata Ketua KPK Firli.

Diperoleh keterangan, selain PLN, industri semen dan pupuk juga kekurangan pasokan. Maka pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan pemberian harga khusus pada dua industri itu, US$ 90/ ton. Namun tidak semua industri semen menikmati kebijakan tersebut.

Kebijakan itu berlaku 1 November 2021 hingga 31 Maret 2022. Berarti tinggal dua minggu lagi kebijakan tersebut tak berlaku lagi. Diperpanjang dan tidaknya umumnya pengusaha semen dan pupuk belum mengetahui.

Telepon Menko

Saat itu, Firli mengaku langsung telepon telepon beberapa Menko dan para menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral untuk mengetahui mengapa pasokan batubara dalam negeri sampai kosong.

‘’Saya sampaikan apa yang keliru, Indonesia memiliki batubara berlimpah tapi kenapa PLN timbul persoalan keterbatasan dan kelangkaan batubara untuk bahan bakar," tanyanya.

Pihaknya juga mengaku bilang sama Menteri ESDM, bahwa dirinya (Firli Bahuri) mengetahui siapa penambang batubara yang menjual produknya ke luar negeri. Bahkan Firli juga mengaku mengetahui ada menteri yang jadi penambang.

‘’Saya minta minta tertibkan, cabut izinnya. Saya bilang gitu," ujarnya.

Setelah diusut, ternyata ada pengusaha yang tidak patuh dengan aturan DMO sehingga menjual batubara ke luar negeri tanpa memperhatikan kebutuhan dalam negeri. (syam/TN)