Takut Ditangkap KPK, Puluhan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengawas Proyek Muara Enim Mundur

 

GTOPNEWS.COM - Puluhan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pengawas proyek-proyek APBD-APBN di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan (Sumsel)  mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka mundur akibat takut ditangkap KPK seperti yang dialami mantan Bupati Ahmad Yani dan beberapa anggota DPRD daerah itu.

‘’Ya mereka ramai-ramai meletakkan jabatannya sebagai PPK dan pengawas proyek akibat takut dijadikan KPK sebagai tersangka suap proyek,’’ kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/2/2022).

Pihaknya memastikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi di KPK dilakukan professional dan akuntabel. KPK tidak akan aburse of power (tidak asal tangkap-red) dengan menindak pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perkara.

Ali Fikri mengingatkan, meski mundur, kalau menikmati aliran dana dari proyek-proyek yang menjadi tanggungjawabnya, tetap akan diusut. Karena mengundurkan diri dari pejabat pembuat komitmen dan pengawas proyek tidak akan menghilangkan unsur pidana bagi seseorang.

‘’Meski sudah mundur dari jabatannya, KPK tetap akan menjerat mereka bila ditemukan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi itu,’’ kata Ali Fkri.

Ditegaskan, siapa saja yang terlibat tindak pidana korupsi (TPK) dari kasus yang menjerat mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, dan beberapa anggota DPRD daerah itu, KPK tetap akan menindak.

‘’Jika pejabat – pejabat itu diduga terlibat sesuai alat bukti dan fakta-fakta hukum, apapun status kepegawaiannya tetap ditangkap,"  ujarnya.

Masih terkait dengan masalah itu, pihaknya menyarankan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pengawas proyek di Pemkab Muara Enim melakukan perbaikan tata kelola proyek pasca terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan cara itu lanjut Ali Fikri tindak pidana korupsi proyek-proyek APBD, APBN dan proyek-proyek lainnya di Pemkab Muara Enim tidak terulang kembali.

Pihaknya berpesan, pasca terjadinya tindak pidana korupsi, seyogyanya Pemkab Muara Enim segera bergegas melakukan mitigasi dan upaya perbaikan tata kelola pemerintahannya secara menyeluruh, termasuk manajemen kepegawaiannya. (syam/TN)