Survei Kemendagri Diungkap KPK, Calon Bupati Minimal Bermodal Rp 30 Miliar

 

GTOPNEWS.COM - Para calon kepala daerah harus memiliki modal sedikitnya Rp 30 miliar untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10/2021).

Ia mengatakan hal itu ketika mengutip hasil survei Kemendagri tentang biaya calon bupati/wali kota yang maju dalam pilkada.

"Dari survei Kemendagri itu, paling tidak calon bupati/wali kota yang maju dalam pilkada menyediakan uang tunai paling sedikit Rp 30 miliar," kata Alex.

Alex mengatakan di beberapa daerah bahkan biaya calon itu mencapai Rp 60 miliar – Rp 75 miliar.  Bahkan kalau ingin menang katanya, harus ada modal sebesar Rp 100 miliar.

Besarnya biaya itu dinilai sebagai pemicu kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.
Ia menjelaskan, penghasilan seorang kepala daerah selama 5 tahun tidak cukup untuk menggantikan besarnya biaya pencalonan yang dikeluarkan.

Kalau biaya itu didapat dari sponsor, lanjut Alex,  imbalannya adalah bagi-bagi proyek. Bahkan sejak perencanaan APBD, proyek-proyek besar tersebut sudah ditentukan pemenangnya.
Alex menjelaskan bahwa hal seperti itu terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel. Itu sebabnya Tim Satgas Penindakan KPK datang melakukan penangkapan terhadap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin.
"Di daerah lain juga seperti itu. Bahkan terkait proses APBD nyaris sama. Kebanyakan proses lelangnya hanya formalitas. Malahan rata-rata harga satuan merupakan perkiraan sendiri. Itupun sudah dimarkup, ditinggikan,’’ katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya berharap Dinas PUPR dan Unit Layanan Pengadaan Barang (ULP) di daerah-daerah bisa menjadi instansi pembina. Jangan sampai justru ikut-ikutan dalam permainan markup harga satuan proyek.

‘’KPK terus mengamati proses lelang proyek-proyek pengadaan barang/jasa di semua daerah. Bila menemukan markup seperti itu, Tim Satgas Penindakan langsung bergerak,’’ ujarnya.
Selain itu menurut Alex serangan fajar menjadi salah satu penyebab biaya politik mahal. Serangan fajar merupakan pemberian uang kepada pemilih saat hari pencoblosan.
"Kita tahu ketika menjelang pemilihan atau hari pencoblosan ada pemberian uang atau istilah umumnya serangan fajar. Itu yang menyebabkan biaya politik menjadi sangat mahal," jelasnya.
Mengenai uang mahar dalam mencari kendaraan politik disebutnya sudah menjadi hal yang lumrah.
"Meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar. Dan hal itu sudah sering disampaikan calon-calon kepala daerah," katanya. (syam/TN)