Bupati Banjarnegara Kantongi Fee Rp 2,1 Miliar dari Atur Lelang Proyek

 

GTOPNEWS.COM – Bupati Banjarnegara, Jateng, Budhi Sarwono (BS) diduga menerima fee Rp 2,1 miliar dari proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus itu dimulai saat Budhi memerintahkan kontraktor Kedy Afandi (KA) untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Banjarnegara.

Kedy Afandi ini kata Firli merupakan orang kepercayaan Budhi. Dia juga pernah menjadi Tim Sukses Pilkada Budhi. Firli mengatakan, September 2017, BS memerintahkan KA memimpin rapat koordinasi dengan para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara di salah satu rumah makan.

Sesuai perintah BS, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan rencana anggaran belanjanya (RAB) dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar 20 persen dari nilai pagu.

 ‘’Itu sebabnya perusahaan yang ingin mendapatkan proyek diwajibkan memberikan comitmen fee 10 persen dari nilai proyek," kata Ketua KPK Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021).

Pertemuan itu berlanjut di rumah kediaman pribadi BS dengan diikuti beberapa perwakilan Gapensi Banjarnegara.

BS menyampaikan langsung, bahwa dari kenaikan HPS 20 persen itu, sebesar 10 persen di antaranya untuk jatah bupati dan selebihnya 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Bahkan Bupati Budhi disebut-sebut berperan aktif dalam pelelangan pekerjaan infrastruktur dengan membagi-bagi paket pekerjaan di Dinas PUPR. Malahan dia mengikutsertakan perusahaan milik keluarga dan mengatur pemenang lelang.

Kedy kata Ketua KPK Firli selalu diarahkan BS saat melakukan pembagian proyek di Dinas PUPR.

KPK menduga proyek itu juga dikerjakan perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup PT Bumki Redjo. (syam/TN)