Sejumlah Daerah Gelembungkan Dana Covid-19 untuk Kepentingan Pilkada

GTOPNEWS.COM – KPK tengah mengawasi  sejumlah bupati/wali kota yang sengaja menggelembungkan alokasi dana penanganan pandemi Corona (Covid-19) untuk pencitraan pribadi. Pencitraan ini dilakukan untuk kepentingan Pilkada Serentak 2020.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya segera menerjunkan Satuan Tugas (Satgasnya) ke sejumlah daerah itu,  guna memantau alokasi dana penanganan corona ini dan penggunaannya.

"Ada daerah kecil, tapi mengalokasikan dana Covid-19 yang sangat besar. Contohnya Jember sampai mencapai Rp 570 miliar,’’ kata Firli di Palembang speerti dikutip Antara, Kamis (9/7/2020).

Ia mengatakan usut punya usut alokasi dana besar itu, ternyata ditumpangi dengan kepentingan pilkada. Hal ini kata Firli, menjadi perhatian serius KPK.

Firli mengatakan, dana penanganan pandemi Corona sangat rawan disalahgunakan.

Penyalahgunaan terjadi karena pemerintah menganggarkan dana Corona itu untuk program jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan tunai langsung.

Terkadang, lanjut dia, kepala daerah yang akan bertarung di pilkada memanfaatkan momen tersebut dengan sengaja membagi-bagikan sendiri bantuan sehingga seolah-olah merupakan bantuan pribadi.

Bahkan tidak sedikit kantong isi sembako itu, dengan gambar cabup. Padahal dana bansos tadi bersumber dari APBD dan APBN.

"Disinilah peran dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat dan sekaligus mengawasinya. KPK sendiri tidak akan tinggal diam jika ada kepala daerah yang bertindak melawan hukum," ujarnya.

KPK secara khusus akan menempatkan 5 anggotanya untuk mendampingi setiap gugus tugas dalam proyek pembelian alat pelindung diri.

Selain itu, KPK menjalin kerja sama dengan BPK dan BPKP untuk pengawasan dalam bidang pengadaan barang dan jasa, membuat 15 Satuan Tugas yang tersebar di setiap Gugus Tugas Covid-19 dan lima kementerian serta lima koordinator wilayah.

Pada prinsipnya, KPK tidak akan menghalang-halangi kebijakan yang dilakukan setiap kepala daerah, asalkan mengedepankan keselamatan masyarakat. (syam/TN)