Cegah Korupsi Bansos, Jokowi Minta KPK, BPKP, dan Kejaksaan Dilibatkan dalam Pengawasan

GTOPNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) harus transparan.

Terkait hal itu Jokowi mendesak KPK, Kejaksaan, BPKP dan lainnya dilibatkan mengawasi penyaluran bansos.

"Keterbukaan itu sangat diperlukan,’’ kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference di Jakarta, Selasa (19/5/2020).  Presiden mengingatkan Kementerian Sosial, Pemda dan jajarannya mencegah penyimpangan dalam penyaluran bansos itu. Maka Jokowi menginstruksikan penyaluran bansos tersebut didampingi KPK, BPKP, dan Kejaksaan

Menurut dia, lembaga-lembaga penegak hukum itu, perlu dilibatkan untuk mencegah praktik-praktik korupsi.

Ditegaskan lagi  aturan terkait penyaluran bansos supaya dibuat sesederhana mungkin. Sehingga bansos dapat segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

 "Sekali lagi ini butuh kecepatan. Saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin , sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas. Sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi berharap bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) dapat tersalurkan seluruhnya pada pekan ini atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang baru tersalurkan hingga kini kurang lebih 15 persen. Sementara itu, bansos tunai kurang lebih 25 persen.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu kepada warga tak mampu di Jabodetabek. Sementara, keluarga di luar Jabodetabek akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000. (syam/TN)