Penanganan Covid-19 Dianggarkan Rp 27 Triliun, MPR Minta KPK Terus Mengawal

GTOPNEWS.COM – KPK diminta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengawal penggunaan anggaran penanganan virus corona sebesar Rp 27 Triliun. Anggaran itu segera dikeluarkan pemerintah melalui realokasi anggaran tahun 2020.

"Selain KPK dan DPR, publik juga harus turut mengawasi supaya penggunaan dana realokasi itu, tepat sasaran," kata Hidayat di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Hidayat meminta pemerintah berhati-hati dan transparan dalam menggunakan anggaran itu. Ia mengapresiasi langkah pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merealokasi anggaran belanja kurang prioritas untuk penanganan virus corona. "Langkah merealokasi belanja modal multi-years dan transfer daerah oleh Menteri Keuangan untuk penanganan covid-19, sudah tepat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana merealokasi anggaran belanja negara untuk penanganan virus corona (covid-19). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan melakukan realokasi untuk belanja-belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seminar, dan sisa tender Kementerian PUPR yang belum dilaksanakan.

Diperkirakan dana realokasi itu mencapai Rp 10 triliun. Keseluruhan, realokasi anggaran belanja pemerintah mencapai Rp 27,17 triliun. "Di APBD dan anggaran K/L tidak ada pos untuk (penanganan) Covid-19, maka dilakukan perubahan realokasi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

"Belanja yang tidak mendesak atau kegiatannya direkomendasikan untuk dikurangi seperti perjalanan dinas, pertemuan rapat, maka alokasi anggarannya bisa dialihkan," lanjut dia.

Sri Mulyani menjelaskan,  pemerintah merealokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 17,17 triliun. Anggaran itu berasal dari estimasi dana transfer umum sebesar Rp 8,64 triliun dan dana transfer khusus sebesar Rp 8,53 triliun. (syam/TN)