Pemerintah Bentuk Sistem Logistik Nasional, KPK Diminta Mengawasi

GTOPNEWS.COM - Pemerintah akan membentuk sistem national logistic ecosystem (NLE) untuk memperbaiki alur logistik nasional. Sistem ini diharapkan mampu membuat alur logistik lebih murah dan efisien.

Rencananya Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menjadi pihak yang diberikan penugasan untuk melakukan pembentukan sistem ini.

Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin sistem ini diawasi secara ketat.

Itu sebabnya Kementerian Keuangan akan merangkul KPK dalam rangka mengawasi sistem logistik nasional itu.

"Implementasinya bapak presiden menekankan hal itu, harus diawasi. Dalam pelaksanaannya kita akan buat sistem monitoring. Terkait hal ini Bapak Presiden menginstruksikan KPK dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan," kata Sri Mulyani dalam live streaming konferensi pers usai rapat terbatas yang disiarkan oleh Sekretaris Kabinet di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Sri Mulyani mengatakan kerja sama dengan KPK bukan hal yang baru. Sebelumnya, Ditjen Bea Cukai telah bekerja sama dengan KPK untuk memperbaiki tata kelola instansi Bea Cukai.

"Kami akan membuat mekanisme sama seperti dulu, bagaimana KPK membantu Ditjen Bea dan Cukai untuk memperbaiki tata kelola dan memberantas korupsi. Kita akan kerja sama," ujar Sri Mulyani.

Sistem NLE akan mengintegrasikan seluruh proses logistik mulai pengiriman hingga ke distribusi logistik kepada perusahaan. Sistem itu akan dibuat dalam suatu platform yang terintegrasi.

Dalam pembangunan sistemnya kata Sri, akan dibuatkan NLE yang mengintegrasikan dari mulai shipment, pelabuhan, sampai ke transport darat, truck hingga kepada perusahaan. Ini semua dalam suatu sistem platform yang akan menurunkan beban bagi perusahaan atau seluruh pelaku dari sisi compliance, dari sisi penyerahan bisnis proses, penyerahan yang repetitif, dan sering tidak seragam. (syam/TN)