Belum Ada OTT, Ketua KPK Firli Bahuri: Biosa Jadi Pencegahan Berhasil

GTOPNEWS.COM - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, hingga saat ini KPK belum melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap penyelenggara negara. Hal itu terjadi karena bisa saja upaya pencegahan di tingkat lembaga penegak hukum tersebut berhasil.

Wartawan tanya, kok tak ada OTT ? Jawabannya mungkin pencegahannya berhasil. Yang pasti kata Firli, akan dilakukan evaluasi menyeluruh baik menyangkut penindakan maupun pencegahan.

‘’Hal itu bukan berarti kami tidak bekerja," kata Firli seperti dikutip dari Antara di Kantor Berita Antara, Jakarta, Rabu (11/3/2020). 

Ia mengatakan hal itu saat berkunjung ke Kantor Berita Antrara Jakarta. Firli didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Gufron, dan Plt Jubir KPK Ali Fikri, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dan pejabat KPK terkait lainnya.

OTT KPK terakhir dilakukan 8-9 Januari 2020 terhadap Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya terkait kasus suap dalam penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

OTT itu didalami sejak masa kepemimpinan KPK Agus Rahardjo dkk. Firli mengatakan, senjata KPK ada tiga, ibaratnya trisula. Panah pertama pencegahan, kedua penindakan dan ketiga kolaborasi pencegahan dan penindakan. Dalam hal ini pihaknya bisa bermain di pencegahan dahulu.

"Pengalaman empiris OTT semua kasus OTT, baik barang dan jasa, tata kelola keuangan, pelayanan, maupun reformasi birokrasi, itu membuat semangat kita berkoordinasi dengan kementerian tinggi," ujar Firli.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK, KPK punya enam tugas. Tugas pertama adalah pencegahan.  Kenapa harus pencegahan? Karena pertama bisa meningkatkan kinerja pemerintah, kedua masyarakat bisa dilayani, ketiga mencegah biaya tinggi yang akhirnya menimbulkan korupsi.

Firli mengaku telah berkeliling ke sejumlah kementerian untuk meminta para menteri memetakan titik-titik korupsi di kementerian masing-masing.

"Pak Menteri tolong petakan di mana titik-titik korupsi, harus ada sistem yang diperbaiki karena ada yang namanya by system corruption, korupsi karena sistem,’’ kata Firli.

Ia mencontohkan, korupsi karena sistem itu misalnya gaji direktur BUMN yang mencapai ratusan juta. Tetapi didapat dari keputusan bersama, yaitu uang iuran premi asuransi atau ada juga yang sengaja membuat agar sistem gagal jadi harus diperbaiki. (syam/TN)