KPK Periksa Kepala Bappeda Tulungagung terkait Suap Pengesahan APBD TA 2015-2018

GTOPNEWS.COM – Penyidik KPK memanggil   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tulungagung, Suharto dalam kasus suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan daerah itu, tahun anggaran (TA) 2015-2018.

Suharto diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka eks Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono.

"Suharto diperiksa dalam kapasitasnya saksi untuk tersangka SPR (Supriyono)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Mantan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono diduga menerima Rp 4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang itu diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo sebagai syarat pengesahan APBD dan APBD Perubahan. Sebelumnya Syahri Mulyo dinyatakan terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung. Dalam persidangan terungkap uang yang diberikan ke Ketua DPRD itu, untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar guna mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bantuan provinsi. Uang tersebut dikumpulkan dari fee para kontraktor dan diberikan kepada Ketua DPRD Tulungagung.

Terungkap di persidangan bahwa Supriyono menerima Rp 3,75 miliar dengan rincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya atau totalnya sekitar Rp 2 miliar.

Kemudian penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018. Lalu fee proyek di Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar. (syam/TN)