Biaya Jadi Bupati Rp 30 Miliar, Sebabkan Kepala Daerah Kena OTT KPK

GTOPNEWS.COM – Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, faktor yang membuat para kepala daerah melakukan korupsi, salah satunya, adalah tingginya biaya politik. Menurut Basaria, setidaknya perlu Rp 30 miliar untuk kepentingan itu.

"Karena kita tahu dari hasil kajian juga, setiap kepala daerah itu memerlukan biaya yang banyak, bisa Rp 30 miliar untuk jadi seorang bupati," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan  Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019). 

Basaria menyebut para kepala daerah ini saat menjabat akan berusaha mengembalikan dana yang telah dikeluarkan itu. Akhirnya mereka berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. "Jadi kalau kita bayangkan, kalau mengumpulkan Rp 30 miliar, berapa tahun ini. Tahun pertama harus kembalikan ini, kalau belum tahun kedua, tahun ketiga mungkin bisa kerja benar, tapi mungkin tahun keempat dia mikir lagi, kalau belum 2 kali," ujarnya. Basaria mengatakan di tingkat kepala desa pun harus keluar dana yang cukup besar agar terpilih. Karena itu, menurut Basaria masyarakat perlu diberi pendidikan pemberantasan korupsi. Makanya yang paling utama kata Basaria, masyarakat harus mempunyai kemauan memberantas korupsi. Pilihlah kepala daerah yang sesuai dan benar-benar yang terbaik. ‘’Jangan karena menerima sesuatu. Ini harus kita didik," kata Basaria Panjaitan. (syam/TN)