KPK Terima Banyak Laporan Dari Masyarakat Terkait Jual Beli Jabatan di Kemenag

GTOPNEWS.COM – Seperti diduga sebelumnya, bahwa kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) sudah berlangsung lama. Dan hal itu sudah banyak yang dilaporkan masyarakat ke KPK. Namun baru kali ini ditindaklanjuti melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Bumi Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Jatim. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkan hal itu. Ia mengatakan, masyarakat memang banyak melaporkan kasus jual beli jabatan di Kemenag RI itu, ke KPK. Jual beli jabatan tersebut  melibatkan anggota DPR/eks Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy (Romy). ‘’Keterlibatan Romy kini tengah didalami KPK,’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019). Ia mengatakan, memang  laporan terkait Romy ke KPK sebenarnya banyak. Ada yang lain juga, ada beberapa pelaporan. Jadi laporan yang diterima pihaknya bukan hanya satu, banyak.  Bukan cuma di Jawa Timur, di tempat lain juga ada. Yaitu mengenai jual beli jabatan di Kemenag RI. Namun dalam hal ini, KPK akan mengusut tuntas dulu kasus dugaan suap jual beli jabatan yang tertangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Bumi Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Jumat (15/3/2019).

Masyarakat kata Laode, melaporkan bahwa dalam pengisian jabatan-jabatan penting di Kemenag ada praktik seperti itu dan setelah diteliti khususnya yang ini ternyata benar. Apakah hal itu juga terjadi di tempat lain, menurut Laode, hal ini nantinya akan dikembangkan ke arah sana. KPK telah menetapkan Romy sebagai tersangka penerima suap pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah. KPK menduga Romy menerima Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Muafaq dan Haris ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap. Muafaq diduga memberi uang Rp 50 juta pada Jumat (15/3/2019) ke Romy, dan Haris menyerahkan Rp 250 juta pada 6 Februari 2019.
Dalam kasus ini, KPK menduga ada pihak lain dari Kemenag yang terlibat. Sebab Romy berada di Komisi XI DPR dan tidak punya kewenangan terhadap pengisian jabatan di Kemenag. (syam/TN)