KPK Bakal Telusuri Suap Pengisian Jabatan Kemenag Jatim di Internal Kementrian

GTOPNEWS.COM  - KPK dipastikan mengusut gonjang-ganjing suap pengisian jabatan di internal Kementerian Agama (Kemenag) RI . Sebab pengisian jabatan di Kemenag Jatim tidak mungkin dilakukan sendiri oleh anggota DPR/Eks Ketua Umum (Ketum) PPP Romahurmuzy (Romy) tanpa bantuan Biro Kepegawaian Kemenag, Sekjen Kemenag maupun lainnya di internal kementerian tersebut. Romy orang luar yang tak mempunyai kewenangan mengatur pengisian pimpinan tinggi di Kemenag RI. Meskipun secara kepartaian, Romy mempunyai hubungan struktural dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menteri Agama Lukman Hakim sudah menjelaskan melalui konferensi pers , bahwa kasus yang menjerat Romy itu, tak ada kaitannya dengan Kementerian Agama secara kelembagaan. Lukman menegaskan,  kasus  Romy bersifat pribadi. "Yang pasti apakah nanti dikembangkan di posisi-posisi lain di Kementerian Agama, bisa saja, sepanjang ditemukan bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019). Febri juga mengatakan masyarakat bisa menyampaikan informasi ke KPK jika mengetahui ada praktik jual-beli jabatan di Kemenag. Penyampaian informasi itu bisa dilakukan dengan langsung datang ke KPK ataupun lewat saluran lainnya.

"Bisa juga memberikan informasi melalui jalur pengaduan masyarakat baik melalui telepon ke 198 atau melalui website atau datang langsung ke KPK. Nanti, akan kami telaah lebih lanjut informasi-informasi tersebut," ujar Febri. Dia juga menyebut KPK sudah mengidentifikasi dugaan commitment fee dari dua jabatan yang diduga proses pengisiannya diwarnai praktek jual beli. Sebelumnya KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.

Ketiganya adalah anggota DPR/Eks Ketum PPP Romy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersanga pemberi suap.
Rommy diduga menerima Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris untuk membantu proses pengisian jabatan kedua orang itu.

KPK menduga Romy bekerja sama dengan aktor internal Kemenag. Dan Romy adalah anggota Komisi XI DPR yang tak punya kewenangan mengatur pengisian/promosi  jabatan di Kemenag RI. (syam/TN)