Pascapenganiayaan Penyelidik KPK, Mendagri Larang Pejabat Rapat Evaluasi APBD di Hotel

GTOPNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melarang jajarannya rapat di hotel terkait pembahasan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun lainnya.

Pernyataan itu, merupakan buntut dari dugaan penganiayaan penyelidik KPK yang mengintai pembahasan  evaluasi RAPBD 2019 Papua antara Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri, DPRD Papua dan Pemprov Papua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

"Saya sudah minta ke Pak Sekjen buat aturan setiap pemda, pemprov yang mau konsultasi anggaran datang ke kantor, jangan di hotel," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Dalam rapat itu, hadir Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRD Papua, Anggota DPRD Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Selama saya sebagai Mendagri, baru sekali ini ada pembahasan evaluasi APBD di hotel," ujar Tjahjo Kumolo.

Dia menjelaskan, proses pembahasan anggaran ada dua tahap. Pertama, Kemendagri mengundang pemerintah daerah (pemda) untuk mempersiapkan RAPBD dan menyusun skala prioritas.

Kemudian, pemda melakukan konsultasi setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Dia mengatakan, biasanya, konsultasi dilakukan di kantor.

"Datang ke kantor jangan di hotel. Makanya sekarang kami buat aturan setiap pembahasan apapun namanya harus di kantor," jelasnya.

Adalah penyelidik KPK Gilang Wicaksono dan rekannya dianiaya 10 orang peserta rapat yang membahas evaluasi APBD Papua di Hotel Borobudur. Keduanya dianiaya setelah mengambil gambar peserta rapat di hotel tersebut.

Gilang mengalami luka di hidung dan wajah. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan salah satu hidung penyelidik itu, langsung dioperasi.

"Rekam medis termasuk operasi merupakan fakta yang menguatkan. Bukti-bukti seperti ini kami yakini akan berbicara dengan sendirinya tentang penganiayaan itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (syam/TN)