KPK Merasa Prihatin Proyek Infrastruktur Sering Diperdagangkan Oleh Kepala Daerah

GTOPNEWS.COM – KPK merasa prihatin terhadap Bupati Mesuji (Lampung) Khamimi yang dengan sengaja memperdagangkan proyek infrastuktur di daerahnya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, proyek itu seharusnya untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi disunat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya di Pemkab Mesuji. Ia mengatakan, tidak hanya satu atau dua kepala daerah yang ditangkap KPK gara-gara menerima suap terkait proyek infrastruktur.  Bahkan tidak sedikit yang dikenakan hukuman tinggi. Tetapi anehnya kepala daerah yang lain tidak ada rasa takut melakukannya. Justru malah memperdagangkan proyek tersebut dengan fee tinggi.  ‘’KPK menilai integritas para pemimpin daerah itu, rendah,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan,  fee proyek terkait pengadaan di Dinas PUPR memang banyak faktor, maka pihaknya melihat dulu faktor yang lebuh dulu mengemuka. Sehingga pendalamannya kasusnya menjadi lebih mudah. Ia mencontohkan adanya perkara kepala daerah menerima rasuah dari pengusaha yang memang menggarap proyek itu. Namun ada pula, menurut Febri, kepala daerah yang mendapatkan uang haram dari pengusaha yang sebelumnya membantu biaya politik kampanye. "Ini salah satu fenomena yang muncul di kasus kepala daerah," ujar Febri.

Febri tidak memungkiri bila sistem untuk mencegah perbuatan haram para pejabat itu belum sempurna betul. Namun hal itu tentunya menurut KPK tidak bisa menjadi alasan pembenar atas kelakuan kepala daerah yang bermain rasuah.
"Pasti orangnya bermasalah bahwa sistemnya belum sempurna tentu bisa dipotret dan review melalui proses pencegahan tindak pidana korupsi tapi itu bukan alasan pembenar. Seolah-olah kurang dari sistem maka kita bisa maafkan pelaku korupsi, tidak boleh," jelasnya.
Total kepala daerah yang menjadi tersangka di KPK saat ini sebanyak 107 orang. Terakhir, Bupati Mesuji Khamami dijerat karena diduga menerima uang suap terkait proyek infrastruktur jalan di Dinas PUPR daerah itu. (syam/TN)