Ketua KPK Agus Rahardjo: Urusan Korupsi Jadi Tanggungjawab Bersama

GTOPNEWS.COM - Ketua KPK Agus Rahardjo meminta agar masyarakat umum hingga pejabat memahami bila penanganan urusan korupsi adalah menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengatakan, KPK hanyalah sebagai alat untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR mengatakan, bahwa sebaiknya urusan korupsi diserahkan di KPK semua.  Tidak lagi ditangani Polri dan Kejaksaan.    ‘’Biar Polri dan Kejaksaan fokus ke penanganan pidana umum. Maka urusan korupsi serahkan penuh ke KPK, baru korupsi di Indonesia akan hilang,’’ kata Saut. Sementara itu, Ketua KPK Agus mengaku bingung ketika ditanya anggota Komisi III DPR. Karena tugas itu, tidak semata di KPK saka. Tetapi semua termasuk masyarakat punya tanggungjawab bersama memberantasnya dari bumi Indonesia. "Kemarin tuh saya ditanya di RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPR, disuruh men-declare kapan korupsi itu hilang dari Indonesia. Saya bingung, lho ini mestinya KPK hanya sebagai faktor yang bisa mengakselerasi," kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019). Hal itu disampaikan Agus dalam sambutannya sebelum peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) di Gedung KPK, Jakarta Selatan.  Agus menyebut Presiden Republik Indonesia yang seharusnya memiliki agenda kuat mengenai pemberantasan korupsi.

"Saya menyebut presiden yang harus mempunyai agenda yang sangat kuat mengenai korupsi ini. kapan roadmap-nya kira-kira korupsi itu akan bisa kita hilangkan dan untuk mencapai roadmap tadi jalan apa yang akan dilakukan itu," ujarnya.

Menyinggung debat perdana capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dikatakan,  kedua pasangan capres-cawapres belum memiliki komitmen jelas mengenai pemberantasan korupsi.

"Kalau kita lihat, mohon maaf, kalau saya nyebut sedikit dalam debat kemarin kan kita menyaksikan sebetulnya masing-masing pengin memperkuat KPK, tapi kalau kita lihat detailnya tuh dalam tanda kutip sebenarnya belum jelas memperkuat dalam hal apa," ucap Agus.
"Jadi kami sangat berharap sebetulnya pemerintah yang harusnya mempunyai komitmen kuat terhadap ini bahwa akselerasinya bisa kemudian mempergunakan salah satu salah satu yang bisa mendorong adalah KPK untuk mengakselerasi tercapainya program tadi atau aksi tadi sangat cepat," ucapnya. (syam/TN)