Normalisasi Saluran Gajah Mada Purwodadi Jadi Perhatian Khusus Dinas PUPR

GROBOGAN (TopNews.Com) – Normalisasi saluran pembuangan di Jalan Gajah Mada Purwodadi, Grobogan (Jateng), tepatnya di kawasan perumahan daerah (Perumda) menjadi perhatian khusus Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR). Sebab saluran pembuangan itu, tak berfungsi optimal lantaran didirikan bangunan permanen. Praktis air hujan tak dapat terbuang cepat melalui saluran pembuangan tersebut.

Bahkan warga pemukiman itu, melaporkan bahwa setiap hujan deras air hujan dipastikan menggenangi  jalan-jalan dan sebagian rumah warga pemukiman tersebut. ‘’Laporan warga kami perhatikan, tetapi tolong kami diberi waktu untuk mempelajari lebih dalam mengenai normalisasi saluran Gajah Mada itu. Sebab kami adalah pejabat baru di Dinas PUPR,’’ kata Kepala Dinas PUPR Grobogan Een Endarto  di Purwodadi, Kamis (9/11/2018).

Sebelumnya pertengahan tahun 2016, puluhan warga Perumda di Jalan Gajah Mada Purwodadi mengajukan ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengenai penataan dan normalisasi saluran pembuangan Jalan Gajah Mada. Sebab saluran pembuangan itu, tidak berfungsi optimal lantaran di atasnya didirikan beberapa bangunan permanen.

‘’Karena bangunan itu, praktis air hujan dari kawasan Perumda tak dapat terbuang cepat melalui saluran pembuangan Gajah Mada. Akibatnya, air hujan menggenang di kawasan perumahan tersebut,’’ kata Ketua RW 20 Perumda Suteja.

Saat itu warga meminta Gubernur Ganjar segera menormalisasi saluran pembuangan Gajah Mada. Mengapa dimintakan bantuan anggaran ke Gubernur ? Karena Jalan Gajah Mada Purwodadi sudah beralih status menjadi jalan provinsi, maka perbaikannya menjadi tanggungjawab Gubernur melalui Dinas Bina Marga Jateng.

Namun entah karena apa permohonan bantuan anggaran itu, dikembalikan ke Bupati Grobogan dan kemudian diserahkan penanganannya ke Dinas PUPR. Adalah Subiyono, mantan Kadinas  PUPR yang menangani normalisasi itu melalui pengukuran penolit. Bahkan Subiyono merencanakan pembuatan polder dengan konstruksi beton di tengah jalan masuk lokasi perumahan tersebut.  Sehingga satu sisi dapat mengendalikan banjir di kawasan perumahan ini, di sisi lain masih bisa dimanfaatkan untuk jalan masuk warga Perumda.

Sayangnya hingga Subiyono memasuki pensiun September 2018,  rencana itu tinggal rencana karena tak dimasukkan e-budgeting APBD 2018. Maka Kadinas PUPR Grobogan yang baru Een Endarto didesak lagi oleh warga Perumda Purwodadi supaya memperhatikan usulan normalisasi saluran tersebut. (syam/TN)