Mendagri Tjahyo Kumolo: Ukuran Penilaian Pemda Baik Tidak Dari Perolehan Status WTP

TOPNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut baik rencana survei KPK dan BPS mengenai proyek pengadaan barang/jasa dan perizinan di semua Pemda seluruh Indonesia. Menurutnya, dengan adanya survei ini kinerja seluruh pemda bisa termonitor. 

Menurut Menteri Tjahyo, melalui model survei semacam ini, maka kegiatan Pemda terkait dengan perencanaan APBD, penetapan APBD di DPRD dan pelaksanaannya di lapangan akan bisa dimonitor dengan baik.

Jadi kata Menteri Tjahyo, ukuran baik di Pemda bukan soal perolehan status WTP, tapi ukuran yang betul-betul detail. Yaitu menyangkut keberhasilan perencanaan anggaran, penetapannya di DPRD dan pelaksanaannya di lapangan.

‘’Kita menyambut baik baik inisiatif KPK dalam program pencegahan. Karena hal seperti ini, akan membantu Pemda se Indonesia menjadi lebih bagus dalam mengelola anggaran,’’ kata Mendagri Tjahyo Kumolo di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Tjahjo secara khusus mengapresiasi KPK karena telah menjalankan fungsi pencegahan dengan baik. Dia meyakini, dengan pendampingan KPK dalam penganggaran dan perencanaan, kasus-kasus korupsi seperti yang terjadi di Pemkot Bekasi dan lainnya tidak akan terjadi.

"Sekali lagi kami mengapresiasi fungsi pencegahan. Dan KPK harus jalankan program pencegahan disamping penindakan,’’ ujarnya.

Menteri Tjahyo mengatakan, KPK sudah mendatangi semua daerah. Baik budgeting-nya, planing-nya, semua dijanjikan Pemda berjalan baik. Tetapi prakteknya masih ada kepala daerah yang tertangkap KPK terkait perizinan, proyek pengadaan barang/jasa, jual beli jabatan dan lainnya.

‘’Maka implementasinya di lapangan perlu disuvai. Dan hasilnya nanti dibicarakan lagi dengan Pemda. Yang masih baik diminta diperbaiki. Yang sudah bagus diminta untuk ditingkatkan menjadi lebih bagus lagi. Sehingga kasus di Bekasi tidak terjadi lagi," jelas Mendagri Tjahjo. (syam/TN)