Mantan Pimpinan KPK Ingatkan Mentan Tak Gulirkan Pengadaan Melalui e-Katalog

TOPNEWS.COM – Kementan segera mengubah kebijakan pengadaan barang sarana produksi pertanian (saprodi) dari tender ke sistem e-katalog. Kebijakan itu mendapat tanggapan dari mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Koruopsi (KPK).

 Mantan Pimpinan KPK Zulkarnaen mengatakan, pengadaan saprodi pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obatan, harus dikembalikan pada aturan yang berlaku. Ia mengingatkan agar Mentan Amran tidak memaksakan kebijakan yang menabrak undang-undang mengenai pengadaan barang/jasa.

 Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, bahwa pihaknya siap menjadi tumbal dalam melakukan perubahan pengadaan barang dan jasa di bidang pertanian. Salah satunya adalah untuk sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama.

Tidak lagi melalui tender atau lelang yang memakan waktu. Mentan segera melakukan pengadaan melalui e-katalog. Salah satu alasan Amran menerapkan kebijakan itu, karena keperluan petani seperti pupuk maupun benih tidak bisa menunggu. Sebab hal itu memerlukan tindakan cepat.

 Zulkarnaen mengatakan, pengadaan barang dan jasa tanpa tender sudah ada aturannya, maka sepatutnya kebijakan apapun yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan aturan yang ada.

Dia menyebutkan, tetap harus diteliti kondisi nyata di lapangan terkait penerapan Perpres soal Pengadaan Barang dan Jasa sebagai alasan pemenuhan kebutuhan benih atau pupuk agar segera diterima petani.

KPK katanya, pasti meneliti, apalagi kalau kalau sudah pernah ada kasus di Kementan. Pasti akan diteliti seperti apa. Melalui penyelidikan, dari rangkaian awal, bagaimana aturannya, bagaimana yang dilaksanakan. ‘’Apakah dalam pelaksanaannya ada yang kongko-konkoan, nanti akan tampak di situ. Berarti enggak objektif dalam pelaksanaan. Kalau enggak diteliti maka enggak terlihat, maka harus diteliti," kata Zulkarnaen di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, apa yang dinyatakan Mentan harus dilihat apakah ada akibat kerugian negara atau tidak, lalu adakah juga penyimpangan administrasi atau tidak. "Nah sekarang proyek itu lancar enggak, sesuai dengan tujuan atau tidak, nah itu harus diteliti," ujar Zulkarnaen. (syam/TN)