Milad Grobogan ke-292: Pelanggan PDAM Tunggu Perbaikan Manajemen

 GROBOGAN (TopNews) – Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tengah menunggu perbaikan teknis penanganan instalasi pengolahan air (IPA) dan manajemen secara menyeluruh.
Dirut PDAM Grobogan Bambang Pulunggono ketika dilantik menjadi orang nomor satu di perusahaan milik BUMD itu, diamanati Bupati Sri Sumarni supaya segera menata manajemen perusahaan secara menyeluruh. Sebab tahun anggaran 2015 dan 2016, BUMD ini dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Jawa Tengah dalam keadaan tidak sehat.
Mengapa? Karena menurut BPKP, antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Bahkan lebih banyak pengeluarannya, hingga perusahaan ini, tak mampu menghidupi dirinya. Keadaan seperti itu, berlangsung selama dua tahun berturut-turut, yaitu dari tahun anggaran 2015-2016.
Berkali-kali Komisi B DPRD minta PDAM segera membenahi manajemen sehingga hak-hak pelanggan dalam mendapatkan air bersih segera terpenuhi. Bahkan air yang didistribusikan terjamin segi kesehatan, kebersihan dan kejernihannya.
Tahun anggaran 2017 permasalahan yang dihadapi PDAM masih sama. Hanya saja agak beruntung karena muncul bantuan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal. Pada tahun anggaran itu, DPRD menetapkan PDAM mendapatkan alokasi penyertaan modal Rp 8,5 miliar. Sebesar Rp 7,1 miliar di antaranya untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sambak Danyang, selebihnya Rp 1,4 miliar untuk kepentingan pembenahan manajemen.
Dua tahun berturut-turut, PDAM nyaris tak mampu membayar tunjangan hari raya karyawan. Hal itu berdampak pada pelayanan air bersih ke pelanggan. Tidak hanya air yang didistribusikan tidak memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi air yang dialirkan ke rumah-rumah pelanggan nyaris tanpa tawas. Praktis air bersih itu, tampak tidak bersih alias berwarna keruh.
Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Grobogan tahun 2015-2016 tidak memenuhi target, alias minus. Dampaknya perusahaan ini tidak dapat memberikan kontribusi ke daerah melalui pendapatan asli daerah sendiri (PADS). Sementara itu, over karyawan oleh sementara pihak dituding sebagai salah satu penyebabnya. Mengapa ? Karena sebagian besar pendapatan tersedot untuk gaji karyawan.
Jumlah karyawan PDAM tahun 2014 seperti dilaporkan pihak manajemen ke Komisi B DPRD mencapai 339 orang. Sedang pendapatan tahun 2015 dan 2016 hanya sekitar Rp 1,8 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp 950 juta habis digunakan untuk menggaji karyawan. Selebihnya Rp 900 juta untuk operasional seperti bayar listrik Instalasi Pengolahan Air (IPA), beli tawas, bahan bakar disel (jenset), perawatan pipa-pipa bocor dan lainnya.
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyatakan PDAM dua kali manajemennya tidak sehat, yaitu tahun 2015 dan 2016.  Maka Dirut baru Bambang Pulonggono Mei 2017 mengumpulkan pimpinan perusahaan itu mencari jalan jalan keluar. Saat itu tunggakan di tingkat pelanggan cukup tinggi yaitu mencapai Rp 2 miliar.
Bahkan hampir 6.000 pelanggan tidak aktif lagi akibat air yang didistribusikan kurang lancar dan tidak jernih. Sementara yang tercatat sebagai pelanggan aktif  mencapai 28.000 orang. Dari jumlah itu, 17.000 di antaranya berada di Kecamatan Purwodadi. Belum terhitung 11.000 di Godong, Gubug, Wirosari, Tawangharjo, Pulokulon dan lainnya. (syam/TN-bersambung)