Dana Desa Banyak Dikorupsi

JAKARTA (TopNews) – Dana desa banyak yang dikorupsi. Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Polri telah mengerahkan satuannya di daerah-daerah dari tingkat Polres hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menekan potensi korupsi dana desa.
"Tugas dari Bhabinkamtibmas ini adalah melakukan pengawasan. Untuk itu, tiap desa yang mengelola dana desa diminta transparan," kata Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, belum lama ini.
Program pembangunan infrastruktur di desa dan besarnya dana yang digunakan diminta tertulis dalam baliho yang diketahui masyarakat. Bila perlu di setiap dusun terpampang gambar dan dana dari infrastruktur yang dibangun. Sehingga masyarakat dari semua lapisan dapat mengawasinya.
Polri memang diberi kewenangan dalam pengawasan dana desa sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Namun cara itu, dianggap kurang berhasil karena dana desa masih dikorupsi, bahkan pos anggaran paling sering disalahgunakan.
Oleh karena itu, kata Setyo, polisi meminta partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan di desa. "Saya kira kami melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat, mereka juga melihat anggarannya seberapa besar, programnya untuk apa. Hasilnya masyarakat bisa melihat," kata Setyo.
Selama ini, di desa-desa juga sudah dipasang baliho yang isinya program atau proyek desa yang tengah berjalan, termasuk anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengawasi langsung pembangunan di desanya.
"Diharapkan dengan cara demikian, anggaran yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal," kata Setyo. Ia mengatakan, jika hasilnya dirasa belum maksimal, disebabkan nota kesepahaman baru berlangsung selama setengah tahun.
Saat ini, baik Polri maupun kementerian terkait masih dalam proses mencari formula yang tepat untuk menekan potensi penyelewengan dana desa. Di samping itu, Polri juga mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak diam saja, bahkan malah membantu korupsi anggaran tersebut.
"Pak Kapolri mengaskan, anggota Bhabinkamtibmas atau Kapolsek yang ditugaskan jangan sampai terlibat. Kalau terlibat akan dihukum berat," kata Setyo.
Sebelumnya, menurut ICW, berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. Sektor lainnya, pemerintahan dan pendidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebanyak 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar. ICW menyebutkan, lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Lembaga lainnya adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Ketiga, pemerintah kota dengan jumlah 45 kasus serta kerugian negara Rp 159 miliar. (syam/TN)