Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi Kita Tidak Buruk

JAKARTA (TopNews) - Ketua Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya tidak buruk. Pernyataan itu disampaikan menyikapi dibentuknya Densus Antikorupsi Polri yang disebut-sebut akan menyaingi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
"Sebenarnya pemberantasan korupsi kita tidak jelek-jelek amat. Kalau kita lihat hasilnya di ASEAN, dulu kita paling bawah, sekarang tidak, kalau kita lihat tahun 1999, kita masih di bawah Vietnam, Filipina dan sebagainya," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).
Ia dan empat pimpinan KPK lainnya berada di komplek Parlemen Senayan dalam rangka rapat dengar pendapat dengan Komisi III bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Menkum HAM Yasonna H Laoley. 
Ketua KPK Agus berharap, dibentuknya Densus Antikorupsi tidak mengganggu kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung terkait Densus Antikorupsi.
"Mudah-mudahan tidak dan nanti dikoordinasikan," ujar Agus. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah terkait pembentukan Densus Antikorupsi, termasuk soal anggaran. Setelah dihitung, anggaran operasional yang dibutuhkan mencapai Rp 2,6 triliun.
Anggaran itu dibagi menjadi 3 bagian yakni belanja pegawai, modal dan barang. Untuk belanja pegawai, anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji 3.560 personel mencapai sekitar Rp 786 miliar.
Tito menginginkan anggota Densus Antikorupsi sama dengan gaji anggota KPK. Kemudian, belanja barang sekitar Rp 359 miliar serta belanja modal sebesar 1,55 triliun untuk membuat sistem, kantor serta pengadaan alat.
"Sehingga anggaran setelah kita hitung belanja pegawai 3.560 personel mencapai Rp 786 miliar. Belanja barang yakni untuk operasional lidik, sidik dan lain-lain sebesar Rp 359 miliar," kata Tito.
"Sedangkan belanja modal sebesar Rp 1,55 triliun termasuk untuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, surveilance, penyidikan, dan lain-lain. Kemudian totalnya mencapai 2,6 triliun," ujarnya. (syam/TN)