IPK Indonesia 2022 Melorot 4 Poin, Petinggi Penegak Hukum Diminta Jokowi Tingkatkan Pemberantasan Korupsi

 

GTOPNEWS.COM – Presiden RI Joko Widodo mengundang Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua KPK Firli Bahuri ke Istana Negara.  

Mereka diundang untuk membahas turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia pada tahun 2022.

‘’Akibat turunnya IPK itu, para petinggi penegak hukum  kita diminta Presiden Jokowi meningkatkan kinerjanya dalam mencegah dan memberantas korupsi,’’ kata Mahfud MD di Jakarta.

Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan, IPK Indonesia pada tahun 2022, turun 4 poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 di 2021. Kini Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. 

‘’Kita prihatin dengan turunnya IPK itu,’’ kata Wawan di Jakarta, Senin 31 Januari 2023.

Ia mengatakan skor IPK dimulai dari 0 hingga 100. Artinya, 0 sangat korup, sedangkan 100 sangat bersih. Pada 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.

"Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," kata Wawan.

TII merilis IPK Indonesia 2022  mengacu pada 8 sumber data. Termasuk penilaian sejumlah ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori.

Di Asia Tenggara, lanjutnya, Singapura merupakan negara yang dinilai paling tidak korup dengan skor 83. Kemudian diikuti Malaysia dengan skor 47, Timor Leste 42, Vietnam 42, dan Thailand 36. Adapun Indonesia dengan skor 34, Filipina 33, Laos 31, Kamboja 24, dan Myanmar 23.

Sedangkan di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK  90, diikuti Finlandia dan Selandia Baru 87, Norwegia 84, Singapura, Swedia 83, dan Swiss 82.

Sementara posisi terendah terjadi di Somalia dengan skor 12, Suriah dan Sudan Selatan 13, serta Venezuela 14. "Dalam indeks kami tampak negara dengan demokrasi yang baik rata-rata skor IPK 70 dibandingkan negara yang cenderung otoriter, maka tingkat korupsinya rata-rata 26," ujar Deputi TII itu. (syam/TN)