KPK Cekal Lima Kepala Dinas Pemkab Bangkalan terkait Kasus Jual Beli Jabatan

 

GTOPNEWS.COM – KPK  mencekal enam tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Pemkab Bangkalan Jatim. Dari enam orang tersangka itu, salah satunya adalah Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang dicekal lebih dulu.

"Ditjen Imigrasi telah diminta KPK mencekal mereka agar tidak bepergian keluar negeri. Dari enam tersangka itu, lima di antaranya kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan," kata Kepala Pemberitaaan KPK Ali Fikri di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2022).

Tidak disebutkan identitas dari para kepala dinas Pemkab Bangkalan yang dicekal.

Ali mengatakan, pencekalan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan dugaan jual beli jabatan jabatan dan suap proyek-proyek pengadaan barang/jasa yang dilakukan kepala daerah dan beberapa pejabat di Pemkab Bangkalan.

Pihaknya mengingatkan mereka yang dicekal itu kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK ketika diperlukan keterangannya untuk melengkapi berkas perkara penyidikan.

"Pencekalan itu berlaku 6 bulan dari Oktober sampai akhir April 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan," kata Ali.

Saat ini pihaknya mengaku belum dapat mengungkapkan pasal dan sangkaan perbuatan enam tersangka itu.  Rencananya pasal dan kronologi tindak pidana korupsi itu akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Bupati Abdul Latif, Wakil Bupati Mohni, Sekretaris Daerah Taufan Zairinsjah, dan ruang kerja asisten I Setda, asisten II Setda dan asisten III Setda Pemkab Bangkalan.

Tim KPK juga menggeledah menggeledah semua instansi pemerintah Pemkab Bangkalan dan kediaman pihak-pihak yang diduga terlibat sejak Senin 24 Oktober-Jumat 28 Oktober 2022

Diperoleh keterangan Juli 2022 tiga orang pejabat di Pemkab Bangkalan dipanggil KPK. Dari tiga pejabat itu, satu orang di antaranya adalah kepala bagian, dan dua orang kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.(syam/TN)