KPK Siap Tangkap Pj Kepala Daerah yang Lakukan Korupsi

 

GTOPNEWS.COM - Ketua KPK Firli Bahuri meminta penjabat (Pj) kepala daerah menjauhi praktik korupsi. Pihaknya mengingatkan agar pejabat itu menjauhi juga sistem pemerintah yang rawan korupsi.

Firli menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan menangkap penjabat kepala daerah yang melakukan korupsi.Penegasan itu disampikan dalam acara rapat koordinasi dengan penjabat kepala daerah di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (16/6/2022).

Pihaknya berharap seluruh penjabat gubernur menjadi figur, menjadi tokoh yang jauh dari praktek-praktek korupsi dan membangun sistem yang tidak ramah dengan korupsi.

"Hal ini menjadi kata kunci penting karena rekan-rekan dilantik dan ditunjuk tanpa biaya. Saya harus yakinkan itu, penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota yang ditunjuk dan dilantik sekarang jauh dari praktek praktek korupsi. Kalau tidak, maka Anda siap-siap menunggu giliran ditangkap," kata Firli.

Ia mengatakan praktik korupsi sering kali muncul karena diberikan kekuasaan atau memegang kekuasaan, dimana salah satunya penjabat kepala daerah, yakni diberi mandat kekuasaan.

‘’Itu sebabnya penjabat kepala daerah sangat rentan terjadi korupsi,’’ ujarnya.

Selain itu katanya tidak ada orang yang bisa melakukan korupsi tanpa ada kekuasaan. Dan hari ini penjabat-penjabat itu memegang kekuasaan selaku pejabat kepala daerah sehingga sangat rentan akan terjadinya tindak pidana korupsi.

Beberapa kasus korupsi yang sering menjerat kepala daerah adalah gratifikasi, suap dan pemerasan terkait jabatan. Karenanya bila penjabat kepala daerah menerima gratifikasi diminta untuk segera melaporkan, bahkan menurutnya lebih baik gratifikasi tersebut ditolak. Yang ketiga adalah pemerasan.

‘’Saya tak tahu kewenangan penjabat kepala daerah apa boleh memutasikan orang, kalau boleh maka itu bisa terjadi pemerasan. 'Bapak mau bertahan jadi Kepala Dinas PUPR atau tidak? Kalau mau maka bayar sekian', itu pemerasan,’’ ucapnya.

Pihaknya meminta seluruh warga masyarakat yang merasa diperas maka lapor ke KPK. Ia menegaskan, korban pemerasan tidak bisa dipidana, Itu sebabnya KPK akan berikan perlindungan maksimal.

Termasuk daerah rawan korupsi adalah perencanaan rancangan anggaran, pengesahan anggaran, dan mengejar predikat laporan keuangan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP), dan perizinan.

Diingatkan dalam penerbitan izin jangan ada korupsi dan para pengusaha diminta lapor ke KPK jika ada gubernur, bupati, kepala daerah yang minta suap penerbitan izin. Laporkan pasti kita akan tangkap. (syam/TN).