KPK Periksa 4 Pejabat Pemkab Lngkat terkait Jual Beli Proyek yang Jerat Bupati Terbit

 

GTOPNEWS.COM – Sedikitnya empat pejabat Pemkab Langkat, Sumatera Utara, dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa  dalam tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Langkat.

"Pemeriksaan itu mengarah ke jual beli proyek – proyek pengadaan barang/jasa tahun 2020-2022 di Langkat," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022).

Adalah Kepala Dinas Pendidikan Langkat Syaiful Abdi yang diperiksa. Kemudian tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR. Mereka adalah Muhammad Irfandi, Bahadur Marahimin, dan Muhammad Munir Siregar. 

Pemeriksaan saksi-saksi itu dilakukan secara jemput bola dengan meminjam Ruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Sumut, Medan.

Dalam kasus ini KPK menetapkan enam tersangka. Sebagai penerima suap adalah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Iskandar PA selaku Kepala Desa Balai Kasih (kakak kandung Bupati Terbit), dan tiga kontraktor Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.  Adaun sebagai pemberi suap adalah Muara Perangin-angin selaku kontraktor.

KPK menjelaskan sekitar 2020 – 2021, Bupati Terbit selaku Bupati Langkat Periode 2019-2024 bersama Iskandar diduga melakukan pengaturan lelang paket – paket pekerjaan infrastruktur di Pemkab Langkat.

Bupati Terbit memerintahkan Sujarno selaku Plt Kadis PUPR dan Suhardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar, orang kepercayaan Terbit.

Koordinasi itu terkait rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.

Pemenang lelang diminta fee 15 persen dari pagu proyek dan 16,5 persen dari nilai proyek paket penunjukan langsung (PL).

Dalam mengelola fee itu Terbit menggunakan orang kepercayaannya, yaitu Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi.

KPK menemukan indikasi bahwa Bupati Langkat Terbit menerima fee-fee lain dari berbagai rekanan dan hal itu akan didalami lebih lanjut. (syam/TN)