Menko Polhukam Mahfud MD: Kesan Penegakan Hukum di Indonesia Sangat Jelek

GTOPNEWS.COM – Penegakan hukum di Republik Indonesia (RI) sangat buruk di mata masyarakat. Untuk itu  perlu perbaikan.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud MD ketika rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan jajarannya di Gedung Bundar Kejagung Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Rapat kerja teknis bidang pidana umum Kejagung  ini diselenggarakan secara virtual. Acara itu dihadiri 626 peserta rapat, termasuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri.

Mahfud mengatakan bahwa penegakan hukum di RI mendapatkan kesan jelek dari masyarakat sehingga pihaknya meminta adanya pembinaan untuk jajaran Kejagung.

‘’Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat, nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan,’’ katanya.

Karena itu, menurut Menko Polkam, perlunya pembinaan dan moralitas.

Mahfud mengungkapkan keresahannya tentang adanya praktik industri hukum. Seperti membuat pasal untuk orang yang bersalah agar tidak terjerat hukum.

"Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah, saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah, saya bisa cari buktinya," ujar Mahfud.

Ia menegaskan bahwa masyarakat sekarang ini kritis sehingga aparat penegak hukum harus transparan dan melakukan pembenahan.

Jadi katanya, masyarakat sekarang sudah kritis. Sudah tidak bisa dibohongi, maka kita harus transparan dan akuntabel dalam pelayanan bidang hukum. (syam/TN)