APIP Diminta KPK Bantu Awasi Anggaran Covid-19 di Daerah

GTOPNEWS.COM -  KPK meminta pemerintah daerah dalam mengelola anggaran penanganan pandemi Covid-19 dilakukan sesuai aturan. KPK mendorong Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP) terlibat aktif bersama-sama pemerintah daerah mengawasi pengelolaan anggaran itu. Karena anggarannya cukup besar.

"APIP juga menjadi perhatian KPK secara independen dapat menjalankan fungsi check and balance, mengawal, mengamankan, mengawasi dan mengingatkan kepala daerah", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Alex mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah melalui telekonferensi, Selasa (5/5/2020) siang.

Alex mengingatkan pemerintah daerah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa.

"Sepanjang mengadakan barang dan jasa dijalankan dengan itikad baik dan sesuai ketentuan, tidak perlu takut memaksimalkan anggaran yang sudah ada,” kata Alex.

Realokasi anggaran Covid-19 di Pemda se-Kalimantan Tengah, mencapai Rp 810 miliar. Dari jumlah itu Rp 138,8 miliar di antaranya untuk belanja penanganan dampak ekonomi, Rp 267,1 miliar untuk jaring pengaman sosial dan selebihnya terbesar Rp 404,2 miliar untuk belanja penanganan kesehatan.

Alokasi dana terbesar kedua adalah jaring pengaman sosial termasuk di dalamnya untuk bansos ke masyarakat yang terdampak Covid-19.

Terkait alokasi dana untuk jaring pengaman sosial, KPK merekomendasikan pemda agar bantuan sosial diberikan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

KPK menilai, masih terdapat persoalan dalam penyaluran bansos disebabkan belum adanya kesatuan data sebagai dasar pemberian bansos.

Ia mengakui, DTKS tidak terlalu update, tapi hal ini merupakan data terbaik pemerintah saat ini. Menurutnya, data DTKS harusnya setiap tiga bulan sekali diupdate. (syam/TN)