KPK Awasi Daerah Gunakan Anggaran Tak Wajar Tangani Covid-19

GTOPNEWS.COM – KPK berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan berbagai pihak dalam pengawasan anggaran terkait penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Bahkan KPK telah melakukan pengawasan terhadap beberapa daerah yang menggunakan anggaran Covid-19 itu, dengan tidak wajar.

Ketua KPK Firli Bahuri mengaku sempat menanyakan ke daerah itu, tentang pengadaan alat pelindung diri (APD). Apakah sudah koordinasi dengan gugus tugas, jawabannya sudah.

‘’Awal-awal soal pengadaan APD, ketua BNPB langsung telepon saya karena tidak ada yang berani mengambil sikap lantaran harganya melambung. Barang tidak ada, banyak yang diekspor keluar," kata Firli dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK yang disiarkan di Youtube, Rabu (29/4/2020).

Firli mengakui, bahwa Kepala BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah berkoordinasi dengan KPK terkait pengadaan APD yang langka. Kementerian Kesehatan juga melakukan hal yang sama.

"Kemenkes bertanya ke kami untuk mengatasi kelangkaan APD. Mereka kami berikan jawaban dalam waktu yang sama, Minggu. Padahal Sabtu dan Minggu libur tapi kita harus ambil keputusan, sehingga dapatlah sekitar 100 ribu APD. Anggaran belum ada karena belum ada yang berani eksekusi," ujar Firli.

Pihaknya mengaku sudah koordinasi dengan BNPB, Kemenses, Kemensos, dan LKPP karena dalam Inpres dan Kepres No 9 tahun 2020, lembaga itu ditunjuk sebagai menerima mandat untuk pendampingan pengadaan barang/jasa. Sedangkan BPKP diberi mandat melakukan pengawasan.

KPK telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah. KPK memberikan perhatian khusus kepada daerah yang mengajukan anggaran tinggi, padahal daerahnya tidak terlalu besar terpapar Covid-19. Daerah itu sekaligus akan melaksanakan pilkada.

KPK melaporkan sudah melakukan pemetakan. Dari 542 kabupaten/kota, 93 kabupaten/kota sudah dipetakan berapa yang pilkada, berapa yang Covid-19.  Yang jadi perhatiannya adalah Covid-19 tidak ada tapi anggaran naik bersama pilkadanya.

‘’Itu pasti akan kita lakukan perhatian. Dari 270 daerah yang pilkada, sebanyak 269 di antaranya terkena Covid-19. Ada yang tidak Covid-19 tapi menganggarkan. Tapi ini sesuai SE Mendagri bahwa harus ada alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19," jelasnya.

KPK belum menemukan adanya anggaran berlebih yang dialokasikan daerah minus paparan corona. KPK hanya menemukan daerah tersebut yang akan melangsungkan pilkada.

"Tapi tetap kita lakukan pengawasan dan lebih khusus yang kita lakukan pengawasan adalah daerah yang minus Covid-19. Tidak terpapar Covid-19 tapi APBD tinggi dan sekaligus melaksanakan pilkada," kata Firli. (syam/TN)