Hindari Kegiatan Numpuk di Akhir Tahun, BPKP Sarankan Pemkab Grobogan Lelang Proyek Lebih Awal

GROBOGAN (GTopNews.Com)  – Kepala Perwakilan BKPP Jawa Tengah Selamat Simanullang mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemerintah daerah, dapat melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2020 di awal tahun. Sehingga DPA bisa dibelanjakan di awal dengan tepat waktu.

”Untuk laporan kegiatan Kabupaten Grobogan sudah bagus. Sudah mendapatkan empat kali penghargaan WTP yang dilakukan audit BPK. Tetapi kami berharap anggaran bisa diserap di awal tahun, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun,” kata Selamat di Purwodadi, Selasa (14/1/2020).

Ia mengatakan hal itu ketika menyaksikan penyerahan DPA untuk 49 SKPD Grobogan di pendapa kabupaten. Dokumen tersebut diserahkan Bupati Sri Sumarni.

Selamat Simanullang meminta Pemkab Grobogan bisa melelangkan proyek-proyek tahun anggaran 2020 pada Desember 2019. Hal itu bertujuan agar proses pembangunan bisa dilakukan di awal tahun, tidak harus menunggu terima DPA terlebih dahulu. Namun pemenang lelang diputuskan setelah penyerapan DPA.

”Proses lelang bisa diawali pada tahun sebelumnya. Tetapi jangan tentukan dulu pemenangnya. Baru setelah terima DPA baru ditentukan pemenangnya,’’ ujarnya.

Saat ini lanjutnya, yang terjadi di pemerintah daerah baru lakukan lelang setelah terima DPA. Jadi baru membuka lelang, survei lagi. Jadinya akhir September baru lelang.

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, DPA merupakan dokumen yang tidak hanya dilaksanakan dan dibelanjakan. Tapi untuk dipertanggungjawabkan dengan prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penyerahan DPA katanya, merupakan dokumen operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan APBD TA 2020. Di mana penyerahan DPA bagian dari upaya percepatan pelaksanaan berbagai program kerja 2020.

Pihaknya minta pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran harus selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, taat aturan, proporsional, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menjunjung tinggi asas manfaat dan berorientasi pada hasil untuk kesejahteraan masyarakat.  

Bupati Sri meminta setiap SKPD mempunyai rencana kerja, kebijakan merealisasikan program dan  kegiatan sehingga target kinerja dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. Sehingga penyerapan anggaran dapat terlaksana lebih cepat dan tak menumpuk di akhir tahun. (syam/TN)