Pupuk Subsidi Menghilang, Ketua HKTI Moeldoko: Pemda Harus Cepat Atasi

GTOPNEWS.COM -  Pupuk mendadak hilang di tingkat kelompok tani. Padahal kebutuhan kelompok tani itu, telah dialokasikan Dinas Pertanian melalui rencana detail kebutuhan kelompok (RDKK). Pihak produsen mengamini RDKK itu.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengatakan salah satu pekerjaaan rumah (PR) Kementerian Pertanian adalah penataan industri dan distribusi pupuk buat masyarakat petani.  Sebab subsidi pupuk dari pemerintah masih kerap ditemui kurang tepat sasaran.
"Kita harus melakukan penataan pupuk. Industri pupuk juga jadi persoalan. Jadi petani harus menjadi bagian utama untuk menerima subsidi itu," kata Moeldoko di Jakarta belum lama ini. 

Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan selama ini persoalan yang dihadapi petani adalah pupuknya sudah disubsidi, tapi barangnya di kelompok tani tidak ada. Kalaupun ada, itupun barangnya berada di tangan pedagang pengecer  dengan harga yang sangat mahal. Yaitu di atas harga eceran tertinggi (HET).

Diperoleh keterangan, di Grobogan (Jateng) HET pupuk urea ditetapkan Rp 95.000/sak dan pupuk ponska Rp 135.000/sak. Saat ini dua jenis pupuk itu, menghilang di kelompok tani. Padahal petani tengah ramai-ramainya membutuhkan pupuk tersebut untuk memupuk tanaman padinya musim tanam (MT) 1 - 2019.

Meski kosong di tingkat kelompok tani, dua jenis pupuk itu, tersedia di pedagang pengecer. Hanya saja harganya melambung tinggi dari ketentuan HET. Untuk ure dijual Rp 125.000/sak dan ponska Rp 175.000/sak.

Sekretaris Kelompok Tani Margomulyo Jambangan, Geyer, Jamian, mengaku heran pupuk berlabel subsidi bisa jatuh di tangan pedagang pengecer. Padahal pupuk itu sepenuhnya milik petani yang didrop pemerintah melalui kelompok tani.

Ia mengatakan, alokasi pupuk itu, telah dituangkan ke dalam rencana detail kebutuhan kelompok (RDKK). Maka dipastikan barangnya tersedia. Karena RDKK tersebut diserahkan pemerintah sebelum musim tanam dimulai.

Tetapi kenyataan tidak demikian. Pupuk yang kita butuhkan sesuai RDKK kosong. Hal seperti ini selalu terjadi setiap musim tanam tiba. Diduga terjadi penyimpangan dalam penanganannya.

Itu sebabnya menurut Moeldoko, pemerintah pusat dan daerah harus ada untuk mengatasi persoalan pupuk ini. Supaya petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan akses yang mudah.
Harapan pemerintah katanya, setiap pasca panen, petani dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan jumlah yang banyak dan harga yang memuaskan. (syam/TN)