KPK Geledah Rumah Kadinas PUPR Indramayu Omarsyah Temukan Uang Rp 20 Juta

GTOPNEWS.COM – Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan di Indramayu, Jabar, berlangsung di delapan tempat. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap proyek-proyek peningkatan jalan di Dinas PUPR yang menjerat Bupati Indramayu Supendi. 

Dalam kasus ini, penggeledahan juga berlangsung di Cirebon. "Dalam dua hari berturut-turut, KPK menggeledah sejumlah rumah tersangka  di Indramayu dan Cirebon," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan,  Jumat (18/10/2019)

Ia mengatakan, penggeledahan Kamis (17/10) dilakukan di 6 tempat. Antara lain  rumah Bupati Supendi, rumah Kadis PUPR Indramayu Omarsyah (OMS), rumah Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono (WT), rumah mantan Bupati Indramayu Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin. 

Penggeledahan di Dinas PUPR Indramyu dan rumah Kadinas PUPR Omarsyah berhasil mengamankan sejumlah dokumen proyek peningkatan jalan  dan uang senilai Rp 20 juta. Febri mengatakan KPK melakukan penggeledahan kembali, Jumat (18/10) di kantor bupati dan kantor Dinas PUPR. 

Dalam Kasus ini, KPK menetapkan Bupati Indramayu, Jawa Barat, Supendi (SP) bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS) dan Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono (WT) sebagai tersangka kasus suap terkait proyek-proyek peningkatan jalan yang dikelola Dinas PUPR.
Supendi diduga menerima Rp 200 juta. Omarsyah diduga menerima Rp 350 juta. Sedangkan WT diduga menerima Rp 560 juta selama 5 kali pada Agustus dan Oktober 2019. 

Uang itu ini diterima Supendi dari Carsa AS (CAS), rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Pemkab Indramayu. Pemberian kepada Bupati Indramayu dan pejabat Dinas PUPR diduga bagian dari commitment fee 5-7 persen dari nilai proyek. 

CAS mendapatkan 7 proyek pekerjaan di Dinas PUPR dengan nilai proyek Rp 15 miliar. Ketujuh proyek pembangunan jalan dikerjakan CV Agung Resik Pratama dan pinjam bendera (CV-red) ke perusahaan lain. (syam/TN)