Bupati Lampung Utara Angkat Kadis PUPR dengan Syarat Setor Fee Proyek 20 Persen

GTOPNEWS.COM - Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) diduga melakukan jual beli jabatan terhadap Kepala Dinas PUPR Syahbudin. Pasalnya, Syahbudin ketika diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR diwajibkan menyetorkan fee proyek yang dikelola dinas itu, sebesar 20-25 persen. 

Hal itu terbongkar setelah keduanya ditangkap KPK melalui OTT di Pemkab Lampung Utara, Minggu (6/10/2019).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, tahun 2014, sebelum SYH (Syahbuddin) menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) yang baru menjabat, memberi syarat, jika SYH ingin menjadi Kepala Dinas PUPR, maka harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25 persen dari proyek yang dikerjakan Dinas PUPR.

‘’Diduga uang suap yang diterima Bupati Agung dari fee proyek Dinas PUPR sudah cukup banyak,’’ Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK,  Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019) malam.

Ia mengatakan, setelah Syahbuddin menjadi Kepala Dinas PUPR, setoran fee proyek diduga mengalir ke Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dengan lancar. KPK menyebut setoran fee ini berasal dari 10 proyek di Lampung Utara yang dikerjakan rekanan Chandra Safari (CHS).

Rekanan itu pada 2017-2019 mengerjakan 10 proyek di Lampung Utara. Chandra Safari diwajibkan menyetor uang fee kepada Agung Ilmu Mangkunegara melalui Syahbuddin (SHY) dan orang kepercayaan bupati, Raden Syahril (RSY).

KPK akan mendalami fee lain yang terkait dengan proyek APBD maupun DAK di dinas-dinas di jajaran Pemkab Lampung Utara.

Kini Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ditetapkan KPK sebagai tersangka suap. Total suap saat Bupati Agung saat terjaring OTT mencapai Rp 1,2 miliar.

Uang suap itu berasal dari proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR. Jumlah uang yang diduga diterima Agung dari proyek di dua dinas tersebut berbeda-beda. (syam/TN)