Ganjar Tanda Tangani Pergub Pendidikan Anti Korupsi di 23 Sekolah Jateng

GTOPNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Sebagai langkah awal, pendidikan antikorupsi bakal diterapkan di 23 sekolah di Jawa Tengah. Pergub ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama kepala daerah dengan  KPK untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan Pergub itu ditandatanganinya Jumat 5 April 2019. Per Juni 2019 ada 10 provinsi yang mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. ‘’Kami para gubernur diminta membuat Pergub-nya, dan kayaknya Jateng yang pertama karena Pergub sudah saya teken pekan lalu,” kata Ganjar di Cilacap, Senin (8/4/2019).

Ganjar mengatakan hal itu, ketika meninjau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 1 Maos, Cilacap). Pergub ini mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana. Juga perihal kerja sama, monitoring evaluasi dan pelaporan, dan pembiayaan.

Menurut Ganjar, kurikulum pendidikan antikorupsi sangat penting karena sekolah merupakan tempat ditempanya calon pemimpin bangsa. Maka setiap satuan pendidikan harus disiapkan menjadi tempat untuk menyemai manusia unggul dalam akademik maupun karakter.

Kondisi ini disadari karena perilaku koruptif ditandai hilangnya nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil dari dalam diri individu.

“Sederhananya begini, pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tapi diintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, juga kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu juga diterapkan model-model hubungan sesama warga sekolah yang mencerminkan perilaku antikorupsi," ujar gubernur.

Dengan demikian antikorupsi menjadi kebiasaan sejak dini yang kemudian menjadi nafas dalam hubungan sosial kemasyarakatan.  Pemprov Jateng sejak 2018 telah menunjuk 23 sekolah di 23 kabupaten/ sebagai piloting sekolah penyelenggara pendidikan berintegritas yang melaksanakan program pendidikan antikorupsi. Ke-23 sekolah SMA dan SMK inilah yang akan menjadi titik penerapan pendidikan antikorupsi.

“Secara bertahap akan dilakukan replikasi ke sekolah lain sehingga nanti semua sekolah di Jateng akan menerapkan kurikulumnya. Kami juga akan mendorong dan menerapkan keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi,” jelas Ganjar.

Pihaknya menggandeng KPK Ganjar, dan menjalin komunikasi dengan forum guru dan forum OSIS untuk penerapannya di sekolah. Kurikulum yang sudah dimiliki KPK, akan dipadukan dengan masukan dari guru dan OSIS tersebut, baik materi classical maupun secara praktik.

"Ini pemanasan dulu, dan sudah saya komunikasikan dengan beberapa guru dan siswa dari forum OSIS. Pasti dari mereka akan muncul kreativitas. Secara efektif setelah 21 Aprillah (kami terapkan). Ini kami wajibkan, kami memaksa orang untuk belajar tentang kejujuran itu," ucapnya.  (syam/TN)