KPK Rekomendasikan Tutup Celah Korupsi di Bidang Kehutanan dan Perkebunan

GTOPNEWS.COM – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, ada 3,18 persen hutan yang dialokasikan untuk masyarakat. Terkait hal itu,  KPK melakukan sejumlah kajian dan memberi rekomendasi agar menutup celah korupsi di bidang kehutanan. Kemudian, ada juga potensi korupsi pada sektor perkebunan. ''Keduanya celah itu harus segera ditutup dengan tindakan nyata,'' kata Laode di Jakarta, Jumat (15/2/2019) Laode mengatakan menuturkan KPK telah ikut menyusun sistem informasi perizinan perkebunan bersama Ditjen Perkebunan Kementan demi mencegah potensi korupsi di bidang perkebunan.

Laode juga menyinggung soal transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership). Dia menyatakan sudah ada Perpres 13/2018 telah mengatur beneficial ownership.
"Kadang perusahaan itu nama penerima manfaat tidak tercantum. Tapi sebenarnya dia yang mengendalikan semua kegiatan atau pengambil kebijakan tertinggi di perusahaan," ujarnya.
Laode menyebut ada aturan Menteri ESDM yang mewajibkan perusahaan harus mencantumkan siapa pemilik manfaat agar bisa mendapat izin usaha di bidang SDA.

Dia mengatakan hal itu, penting karena ada data publik pengadilan di Indonesia yang menyebut terdapat 73 kasus pencucian uang menggunakan korporasi dengan nilai Rp 4,5 triliun.
Berdasarkan data PPATK lanjut Laode, sampai September 2017, terdapat 5.146 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berpotensi dilakukan korporasi dengan total nilai sekitar Rp 1.602 triliun. (syam/TN)