Besar, Potensi Korupsi Sektor SDA

GTOPNEWS.COM – KPK menyatakan, bahwa potensi korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) di Indonesia cukup tinggi.. Menurut KPK, potensi korupsi itu terjadi di banyak sisi. Antara lain sisi minerba, kehutanan, perkebunan dan lainnya. "KPK concern di sektor ini karena beberapa hal. Pertama tingkat korupnya cukup besar. Dan kedua, sektor ini adalah sumber APBN yang banyak menghasilkan uang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019). Ia mengatakan, KPK sudah melakukan pencegahan di sektor SDA sejak 2008. Dia kemudian menyebut sejumlah potensi korupsi, yang pertama di bidang minerba (mineral dan batu bara).

Masalah di minerba itu kata Laode, adalah renegosiasi kontrak KK PKP2B. Pelanggaran good mining pratice, penyelundupan bahan tambang ke luar negeri, penataan izin usaha pertambangan, ketidakpatuhan pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat.

Untuk mencegahnya menurut Laode, KPK telah melakukan sejumlah hal yang dimulai dari rapat koordinasi dan supervisi batu bara pada 2014-2017. Hasilnya, Ditjen Minerba ESDM telah melakukan pendataan hingga pemblokiran IUP yang dilakukan Ditje AHU Kemenkum HAM. Syarif menyatakan ada 2.509 IUP non-CnC (Clean and Clear) yang diblokir Ditjen AHU. Kemudian ada 3.078 IUP yang SK-nya berakhir dan 2.509 IUP non CnC yang tidak diberi layanan kepabeanan Ditjen Bea Cukai dan layanan kesyahbandaran Ditjen Hubla Kemenhub.

"KPK juga meminta kepada Kementerian ESDM IUP yang tidak clean and clear dan masanya telah usai, diminta tidak diperpanjang dan sebagian sudah dilaksanakan," ujar Syarif.

Di sisi kehutanan, Syarif menyatakan ada ketidakpastian status kawasan hutan. Dia menyebut baru ada 68,29 persen penetapan hutan dari 125,9 juta hektare.
"Perizinan SDA rentan suap atau pemerasan. Untuk satu izin hak pengusahaan hutan dan hutan tanaman industri, potensi transaksi koruptifnya berkisar antara Rp 688 juta hingga Rp 22,6 miliar tiap tahun," ujar Syarif. (syam/TN)