Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN MA Rendah

GTOPNEWS.COM - Mahkamah Agung (MA) dinilai KPK masih rendah tingkat kepatuhan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan KPK menyambut baik instruksi petinggi MA yang menjadikan laporan itu, sebagai salah satu syarat promosi hakim. 

"Tahun 2018 lalu, pada pelaporan periodik pertama terdapat lebih dari 11 ribu penyelenggara negara di MA yang belum melaporkan LHKPN. Sehingga tingkat kepatuhan masih pada angka 47,58 persen," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).
Sedangkan untuk pelaporan periodik 2019, Febri menyebut ada 3.226 dari total 23.647 wajib lapor di MA yang telah menyerahkan LHKPN ke KPK. Dia berharap dengan dijadikannya LHKPN sebagai salah satu syarat promosi jabatan hakim membuat kepatuhan para wajib lapor meningkat.

"Kami harap, di sisa waktu menjelang 31 Maret 2019 ini, instruksi yang kuat dari pimpinan MA dapat meningkatkan angka pelaporan LHKPN 2019," ujar Febri.

Dia menyatakan pelaporan dapat dilakukan dengan sistem online lewat elhkpn.kpk.go.id. Selain itu para wajib lapor juga bisa menghubungi call center 198 terkait pelaporan LHKPN.
Ketua MA Hatta Ali meminta semua hakim di Indonesia segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Sebab LHKPN disebutnya menjadi salah satu syarat untuk promosi jabatan bagi hakim.
Pihaknya mengaku sudah menyurati ke semua daerah agar semua hakim melapor LHKPN. (syam/TN)