Wakil Ketua KPK Laode M Syarif: Korupsi di DPRD, DPR RI dan Bupati Masih Marak

GTOPNEWS.COM - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, bahwa hingga saat ini banyak pejabat terpilih dari kepala daerah hingga anggota DPRD,  Ketua DPRD hingga Ketua DPR RI terlibat kasus korupsi. "Tema peringatan hari anti korupsi Internasional tahun ini adalah korupsi di sektor politik. Sebab banyak sekali pejabat terpilih yang berurusan dengan KPK, mulai bupati, DPRD, sampai DPR, banyak sekali. Itu sebabnya tema peringatan tersebut adalah sektor politik," kata Syarif di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12/2018). Ia mengatakan, korupsi di tingkat pejabat politik itu, masih marak. Jumlah pejabat politik atau politikus yang ditangkap KPK akibat korupsi sekitar 200 orang, termasuk Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan eks Ketua DPR Setya Novanto, selama 2015-2019. Namun Syarif tidak menjelaskan detail jumlah kerugian negara yang melibatkan pejabat – pejabat politik tersebut.

"Mulai Desember 2015 lupa persis angkanya, tapi sekitar 200 orang, termasuk Wakil Ketua DPR dan Ketua DPR, lumayan banyak. Apalagi anggota DPRD di Malang dan anggota legislatif lainnya. Kerugian negara juga banyak sekali," kata dia. Untuk mencegah kasus korupsi, Syarif berharap masyarakat berperan membantu KPK. Selain itu, apabila masyarakat berurusan dengan penegak hukum, jangan menawarkan atau memberikan suap.

Ia mengatakan, agen antikorupsi bisa wartawan, masyarakat, siswa, serta lainnya. Diingatkan, kalau berurusan dengan aparat penegak hukum, jangan menawarkan sesuatu sogok yang berurusan regulator.

‘’Jangan kita memulai menawarkan. Bahkan masyarakat tanya servis ada ongkos resmi berapa dan minta kuitansi. Kalau tidak ada, jangan dikasih," ujar Syarif.
Aparat katanya, masak begini terus. Padahal kita bukan negara miskin. Kita negara sangat kaya karena miss-management dari puluhan tahun hingga sekarang menyebabkan keadaan jadi begini terus.
Peringatan Hari Antikorupsi Internasional itu diadakan KPK, dibuka Presiden Jokowi, Selasa (4/12/2018). Bahkan KPK juga memberikan penghargaan pemerintah daerah yang bersih korupsi. (syam/TN)