Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum 2019

TOPNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat nota kesepahaman (MoU) bersama empat kementerian. Dalam kesepahaman itu, disepakati pendidikan antikorupsi masuk kurikulum 2019 di semua jenjang pendidikan. "Sebetulnya KPK melakukan pendidikan antikorupsi sudah lama, melatih banyak dosen, komunitas, guru. Nah saya selalu bertanya gerakan di setiap institusi penting tapi kebijakan yang sifatnya mengharuskan itu harus ada," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018).

MoU ini ditandatangani Ketua KPK Agus, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menristekdikti Mohamad Nasir, dan Mendikbud Muhadjir Effendi. Menag Lukman Hakim Saifuddin sudah lebih dulu meneken MoU tersebut. Ketua KPK Agus mengatakan,  pihaknya bersama empat kementerian langsung mempersiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Diharapkan kurikulum ini diterapkan tahun ajaran baru nanti 2019. "Jadi hari ini sampai akhir Juni itu teman-teman di pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, kedinasan, pendidikan tinggi semua mempersiapkan kurikulum itu. Harapan kita tahun ajaran baru Juni 2019 sudah mulai jalan," ujar Agus.

Menristekdikti  M Nasir mengatakan, saat ini pendidikan antikorupsi sudah dimasukkan ke pembelajaran siswa. Itu sebabnya tak ada kurikulum atau mata pelajaran baru. Pendidikan antikorupsi disisipkan ke dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan itu. Pembelajaran katanya, sudah dibicarakan sampai tahap teknis yaitu bagaimana pembelajaran, masalah kebangsaan dan bela negara, dan masalah pelajaran antikorupsi. Hal ini harus dimasukkan dalam mata kuliah. ‘’Kurikulum itu kita masukan ke dalam mata kuliah dasar (MKD) di dalamnya ada masalah Pancasila, dan kewarganegaraan. Maka ini yang harus kita blend di sini," kata Nasir. Syam/TN)