Menteri PUPR Basuki Kaget Turun Pesawat Dikabari Lingkungan Kementeriannya di-OTT KPK

GTOPNEWS.COM - Operasi Tangkap Tangan  Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), Jumat (28/12/2018) malam tadi menyesar Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Dalam OTT itu, sedikitnya 20 orang di lingkungan Ditjen Cipta Karya diamankan. Mereka terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), pejabat setingkat direktur, PNS dan swasta. Yang disebut terakhir diduga kontraktor yang menangani proyek air minum di lingkungan Ditjen Cipta Karya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku mendapatkan kabar adanya OTT di lingkungan kementeriannya. Ia mengaku kabar buruk itu diterima saat baru saja turun dari pesawat.
Mendengarkan kabar itu, Menteri Basuki langsung menghubungi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR. Basuki mengaku kaget sekaligus sedih terhadap kejadian ini.

"Hari ini kami dikejutkan kegiatan yang sangat menyedihkan hati kami, mengagetkan kami. Kami sudah diamanahi melaksanakan pembangunan infrastruktur sebaik-baiknya, ternyata ada anggota kami yang melakukan itu," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (28/12/2018) malam.
Menteri Basuki mengatakan, OTT KPK itu, terjadi di Kantor Ditjen Cipta Karya di Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun dia mengaku belum mengetahui detail proyek apa yang diduga terjadi penyimpangan. Termasuk  siapa saja orang-orang yang ditangkapi.
Dia mendapatkan informasi, bahwa OTT KPK itu, terkait lelang proyek air minum yang tupoksinya berada di bawah Ditjen Cipta Karya. Dia bilang, proses pengadaan barang dan jasa memang proses yang rentan terhadap penyimpangan.

"Kami sudah kumpulkan jangan sampai teledor. Karena yg paling rentan itu di pengadaan barang dan jasa," katanya. Basuki mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa sebaik mungkin, seperti menggandeng sejumlah pihak yang bisa mengawal dengan baik proses lelang. Namun ternyata tetap saja masih ada celah. "Dalam pelaksanaan kita didampingi aparat Irjen. Bahkan sampai ke Kejagung. Jadi semua mekanisme sudah kita coba sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. Tapi pengadaan barang dan jasa tak hanya dari PU saja, tapi ada juga penyedia jasa seperti kontraktor dan konsultan yang diwadahi asosiasi," ujarnya. (syam/TN)