Wakil Ketua KPK: Biaya Politik Tinggi Sebabkan Kepala Daerah Lakukan Korupsi

TOPNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, bahwa pihaknya dipastikan mengadakan akan terus mengadakan penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT) di daerah-daerah. Hal itu dilakukan karena korupsi belum ada tanda-tanda berhenti dari roda pemerintahan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai menjadi pembicara seminar nasional korupsi dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (23/11/2018) sore.

Ia mengatakan, kalau mekanisme pemilihan kepala daerah masih seperti sekarang, dengan biaya politik mahal, biaya pencalonan sangat mahal. Sementara sisi penghasilan tidak menutupi biaya politik itu, maka kepala daerah tergoda melakukan korupsi melalui proyek pengadaan barang/jasa, jual beli jabatan, perizinan dan lainnya.

‘’Kalau hal seperti itu yang terjadi, maka OTT tidak akan berhenti," kata Alexander Marwata.

Marwata menjelaskan, selama ini banyak orang berharap tidak akan ada lagi kepala daerah yang terjaring OTT. Namun menurutnya, apabila sistem pemilu di Indonesia tak berubah maka OTT kepala daerah akan terus terjadi. "Sejak KPK berdiri sudah 100 lebih kepala daerah terjaring OTT. Tahun ini saja ada 20 kepala daerah yang ditangkap melalui OTT," ujarnya

Sebenarnya KPK telah berkoordinasi dengan pimpinan parpol agar penyelewengan jabatan yang diemban kadernya tak terjadi. Namun kenyataannya masih saja ada politikus yang terjaring OTT KPK karena berperilaku korup.

"Kalau kita lihat Pilkada langsung ternyata lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Tetapi kenapa kita enggak melakukan perubahan melalui revisi Undang Undang Pemilu misalnya," jelasnya. (syam/TN)