KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi

TOPNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Centra Bosness District (SCD) Meikarta di Cikarang, Bekasi. Di hari yang sama, KPK juga menggeledah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Demikian dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatani, Rabu (17/10/2018). Beberapa jam sebelumnya, tim KPK menggeledah kantor PT Lippo Karawaci Tbk di Menara Matahari, Tangerang, Banten. Febri mengatakan, dalam pemnggeladahan itu, Tim Penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perizinan berbagai bidang usaha properti di CBD Cikarang, Bekasi.

‘’Dokumen itu diperlukan untuk melengkapi bahan penyidikan terkait kasus Meikarta,’’ kata Febri. KPK sebelumnya telah menjemput Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin di kediamannya di Bekasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Bupati Neneng setelah tiba di KPK langsung diperika selama 10 jam dan kemudian ditahan di Rutan KPK. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

Kemudian, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Bupati Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek itu. Diduga realiasasi pemberian sampai baru sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan. (syam/TN)