Wakil Ketua VII DPR Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Listrik PLN di Riau

 TOPNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih ditangkap Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham. Ia ditangkap bersama delapan orang lainnya ketika menghadiri ulang tahun anak menteri itu bersama staf ahli DPR, swasta dan yang lain.

Dikabarkan, anggota Fraksi Golkar itu, ditangkap akibat suap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) di Riau. Diperoleh keterangan, Eni ditangkap bersama Bos Apac Group Johanes B Kotjo dan tujuh orang lainnya.  Eni diduga menerima uang sebesar Rp 500 juta terkait proyek pembangunan pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Riau.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan penangkapan itu. Namun pihaknya keberatan menjelaskan penyebab dari penangkapan tersebut.

‘’Nanti kita jelaskan tuntas dalamm konferensiu pers,’’ kata Ketua KPK Agus di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Dalam OTT itu, Tim Satgas KPK mengamankan  uang Rp 500 juta dari tangan anggota DPR RI Eni. Uang tersebut diduga pemberian Johanes Kotjo untuk melancarkan proyek PLN di Riau.

Eni dan Johanes Kotjo bersama yang orang lain masih diperiksa intensif di Gedung KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait OTT terhadap anggota dewan tersebut. Febri hanya memastikan bahwa OTT terhadap wakil rakyat itu terkait dengan tugas dan wewenang Komisi VII DPR. "Kami masih mendalami keterkaitan dengan kewenangan di Komisi VII," kata Febri.

Diperoleh keterangan, bahwa di Riau saat ini tengah dibangun proyek PLTU. Proyek itu, dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari BlackGold, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC).

BlackGold merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi multinasional. Johanes Kotjo adalah salah satu pemegang saham di BlackGold. Johanes juga masuk 150 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai US$267 juta pada 2016. (syam/TN)