KPK Periksa Wabup Gusnan Mulyadi Terkait Kasus Suap Bupati Bengkulu Selatan

JAKARTA (TopNews.Com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi terkait kasus dugaan suap proyek-proyek pengadaan barang/jasa di Pemkab Bengkulu Selatan dengan tersangka Bupati  Dirwan Mahmud. "Penyidik KPK memeriksa Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi sebagai saksi untuk tersangka DM (Dirwan Mahmud)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatana, Rabu (30/5/2018 ). KPK juga memanggil lima saksi lainnya. Mereka adalah eks Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan Suhadi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Nusadian Esa Putra, Kaur Pemerintah Desa Tungkal I Nurhadi, supir pribadi Kepala Dinas PUPR Hari Julian, dan pihak swasta Bahrensyah.

Kelimanya dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan tahun anggaran (TA) 2018. Sebelumnya penyidik KPK menangkap Dirwan dan tiga pihak lain pada 14 Mei 2018. KPK menetapkan Dirwan Mahmud sebagai tersangka kasus dugaan suap beberapa proyek pembangunan jalan dan jembatan di daerahnya tahun 2018. Penyidik KPK juga menetapkan tiga orang lainnya yakni istri muda Bupati Bengkulu Selatan Hendrati,  pegawai negeri yang juga keponakan bupati Nursilawati dan seorang kontraktor Juhari sebagai tersangka suap. Dirwan beserta istri dan keponakannya dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari diduga sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.  (syam/TN)