Bulog Diminta Komisi VI DPR Stabilkan Harga Beras di Pasaran

JAKARTA (TopNews) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara mengatakan, bahwa Badan Urusan Logistik (Bulog) harus fokus dalam tugasnya menstabilkan harga beras di pasaran.
"Menurut saya, Bulog harus dikembalikan seperti zaman dulu yang tugasnya benar-benar menjadi stabilisator harga," kata Ari, sapaan akrab politikus PDI Perjuangan itu di Semarang, Jumat (2/2/2018).
Hal itu diungkapkan legislator Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, investasi, dan BUMN itu saat melakukan kunjungan kerja dan meninjau pasar murah di Kecamatan Semarang Barat.
Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan PKK Kota Semarang dan Juliari yang berasal dari Dapil Jawa Tengah 1 untuk menyelenggarakan pasar murah di dua titik, yakni Kecamatan Semarang Barat dan Tembalang.
Ari menjelaskan setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantipasi fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat, termasuk beras yang sempat terjadi di berbagai daerah.
"Pertama dari data beras. Sumber datanya kan banyak nih, ada yang bilang surplus, defisit, dan segala macam. Ada data dari Kementerian Pertanian dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)," katanya.
Artinya, kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu, harus ditentukan siapa sumber data satu-satunya yang bisa digunakan untuk memantau data produksi plus cadangan kebutuhan pokok, termasuk beras.
Kedua, diakuinya, terjadi penurunan produksi padi di berbagai daerah yang mempengaruhi stok beras yang disebabkan anomali cuaca sehingga perlu diterapkan penggunaan teknologi dalam pertanian.
"Saya pernah bilang mengenai perlunya ditingkatkannya penggunaan teknologi pertanian sehingga merosotnya produksi yang diakibatkan anomali cuaca dan sebagainya bisa diminimalisasi secara masif," ujarnya.
 Ari menyebutkan langkah ketiga adalah pembenahan sistem tata niaga beras yang berkaitan erat dengan peran Bulog sebagai stabilisator harga dan tidak perlu terlibat dalam kegiatan komersil.
"Sekarang ini Bulog menjual beras komersial. Di satu sisi, memang tidak bisa disalahkan karena Bulog merupakan badan usaha milik negara (BUMN)," kata Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPR RI itu.
Akan tetapi, Ari sangat mendukung jika Bulog dikembalikan fungsinya seperti dulu yang benar-benar sebagai penyimpan stok atau cadangan beras nasional sehingga perannya sebagai stabilisator beras berjalan efektif.
"Jadi, benar-benar hanya sebagai cadangan. Boleh saja Bulog menjual produknya, tetapi hanya untuk kondisi tertentu," katanya. (syam/TN)