Presiden Jokowi: Hasil Pansus KPK Jangan Dibawa ke Saya

JAKARTA (TopNews) - Presiden Joko Widodo menolak permohonan konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi kepada pihaknya. Sebab hal itu bukan menjadi kewenangan eksekutif, dalam hal ini Presiden.
"Sudah saya sampaikan. Jawabannya, konsultasi Pansus KPK itu, domainnya DPR. Itu wilayahnya DPR. Maka jangan dibawa-bawa ke saya," kata Presiden Jokowi di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2017).
Ia mengatakan hal itu usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila, Jakarta. Jokowi menegaskan kembali bahwa lembaga eksekutif mendukung penguatan KPK secara kelembagaan. Karena komisi itu mutlak dibutuhkan untuk memberantas korupsi di negeri ini.
"Komitmen kita jelas. Masa saya ulang-ulang terus bahwa penguatan KPK itu harus, ya sudah," ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, bahwa dirinya sebagai bagian dari lembaga eksekutif tidak mempunyai wewenang dalam seluruh aktivitas Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.
Jokowi menyatakan, apa yang dilakukan pansus sepenuhnya berada dalam wilayah DPR.
Pansus Hak Angket KPK telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden perihal rapat konsultasi tentang KPK.
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi berharap rapat konsultasi dengan Presiden dapat dilakukan sebelum masa akhir kerja Pansus Angket, yakni 28 September 2017 lalu.
Namun diduga atas pertimbangan, bahwa hal itu bukan domainnya Presiden, maka pimpinan DPR RI kemudian memutuskan untuk tidak mengirimkan surat tersebut kepada Presiden. (syam/TN)