OTT KPK Banjarmasin Terkait Perda Penyertaan Modal ke PDAM Rp 1 Triliun

JAKARTA (Top News) – Lima orang termasuk Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih Pemkot Banjarmasin Muslih, seorang anggota DPRD dan swasta ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di daerah itu,  Kamis (14/9/2017) malam.
Mereka ditangkap terkait suap pengesahan Raperda Prakarsa Kepala Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Kota Banjarmasin. Lima orang yang terjaring OTT itu, langsung dibawa ke Markas Ditkrimsus Polda Kalse

l di Kompleks Bina Brata Jalan A Yani Km 4 Banjarmasin.
Namun, siapa oknum anggota DPRD dan pihak swasta yang ikut terjaring OTT, masih belum dapat dikonfirmasi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina kepada awak media mengaku tak mengetahui kabar penangkapan tersebut.
Dirinya malah balik bertanya apakah Muslih diamankan KPK atau Saber Pungli. Setelah dijelaskan melalui Whats App oleh KPK, Ibnu Sina hanya menjawab singkat. "Innalillahi," katanya singkat.
Sebelum terjadi penangkapan, Kamis (14/9/2017) sore Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusmali dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina melakukan pengesahan terhadap Raperda Prakarsa Kepala Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Kota Banjarmasin.
Direktur PDAM Muslih hadir dalam pengesahan Raperda itu. Perda tersebut menyebutkan, Pemkot Banjarmasin akan menyertakan modal ke PDAM sebesar Rp 1 triliun secara bertahap.Penyertaan modal itu nantinya tidak dalam bentuk pendanaan sepenuhnya, namun dalam bentuk aset PDAM yang selama ini masih milik pemerintah pusat, dibalik nama menjadi milik Pemkot dan kemudian dijadikan penyertaan modal.
Untuk tahun 2017, Pemkot Banjarmasin akan menyertakan modal sebesar Rp 7,2 miliar yang diambil dari deviden Pemkot. Penyertaan modal ini sendiri merupakan yang pertama setelah tiga tahun terhenti dengan alasan pengembangan jaringan pipa PDAM Bandarmasin.  Muslih adalah Wakil Ketua Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia). (syam/TN)