Mabes Ambil Alih Seleksi Taruna Akpol Jabar

BANDUNG (Top News) - Asisten Kepala Polri Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Pol Arief Sulistyanto dan sejumlah kepala biro Propam Mabes Polri mengadakan supervisi ke Polda Jabar, Sabtu (1/7/2017) kemarin. Ia mengatakan, Mabes Polri mengambil alih proses penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) 2017 dari panitia daerah Polda Jawa Barat.
Pengambilalihan proses penerimaan Taruna Akpol itu, disebabkan oleh adanya kericuhan orangtua calon taruna yang terjadi pada Rabu (28/6/2017). Mereka ricuh akibat terbitnya surat keputusan Kepala Polda Jawa Barat yang menyatakan kuota penerimaan Taruna Akpol dibagi menjadi kuota khusus putra daerah dan kuota nonputra daerah.
"Polda Jabar mengambil kebijakan yang keliru sehingga menimbulkan kekisruhan. Seleksi daerah dari 35 orang menjadi 23 untuk mengikuti seleksi tingkat pusat akan di-take over oleh panitia pusat (Mabes Polri)," kata Arief saat jumpa pers di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Sabtu (1/7/2017).
Secara otomatis pula katanya, Mabes Polri membatalkan keputusan Kapolda Jawa Barat tentang penetapan kuota putra daerah Jawa Barat untuk Taruna Akpol. "Keputusan Kapolda Jawa Barat dibatalkan. Saya ke sini dalam rangka melakukan supervisi terhadap proses penerimaan anggota Polri 2017 di Polda Jawa Barat. Kekisruhan yang terjadi tidak dikehendaki panitia pusat," katanya.
Arief mengatakan, pihaknya mengajak sejumlah Kepala Biro Propam Mabes Polri dalam kegiatan supervisi itu. Mereka akan melakukan pemeriksan terhadap panitia daerah untuk mencari adanya dugaan penyimpangan dalam proses  penerimaan Taruna Akpol di Polda Jawa Barat.
"Untuk sanksi akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Divisi Propam. Intinya Kapolri tidak akan memberikan toleransi apabila merugikan institusi Polri dan merugikan masyarakat," ujarnya.
Dugaan penyimpangan yang terdapat dalam keputusan Kapolda Jawa Barat pada proses penerimaan Taruna Akpol 2017 menurut Arief dikarenakan kebijakan itu tidak mengikuti prosedur penerimaan Taruna Akpol dari panitia pusat atau Mabes Polri.
"Panitia Pusat sudah merumuskan ketentuan yang harus diikuti panitia daerah. Dari 33 Polda di seluruh Indonesia, 32 tidak bermasalah. Hanya di Polda Jawa Barat terjadi kericuhan," jelasnya. (syam/TN)